Lampung Utara| Melihat situasi kasus korupsi yang hari ini makin ramai di provinsi Lampung pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Lampung Utara.

Maka kami PC PMII Lampung Utara terus memantau sidang lanjutan dugaan kasus fee proyek di Lampung Utara dan terungkap dari pernyataan Desyadi selaku ketua BPKA terkait WTP ini adalah hasil suap melalu BPK Dan apakah WTP ini tetap berlaku? dan sah secara mata hukum?

Serta berlanjut hari ini kini memasuki babak baru yaitu ada beberapa nama-nama anggota legislatif yang tersebut kembali di persidangan yang disampaikan oleh kepala BPKAD melibatkan para petinggi legislatif yaitu Arnold dan Rahmat Hartono sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Lampung Utara Periode 2014-2019 yang saat ini kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Lampung Utara Periode 2019-2024.

Merespon Pernyataan yang disampaikan oleh Desyadi dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Lampung Utara yang di gelar di Pengadilan Negeri Tanjung karang, Senin, 30 Maret 2020 dalam rangka Penyusunan APBD 2016 “iya” telah dihubungi oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD Lampung Utara salah satu syarat nya adalah permintaan proyek Senilai Rp. 30 Milyar pada Bupati Lampung utara, Desyadi Mengaku di telepon untuk menemui keduanya di rumah dinas DPRD Lampung utara.

Berdasarkan Pengakuan dari Desyadi yang juga kepala BPKAD Lampung utara.

Maka dari itu kami PC PMII Lampung Utara, akan mengawal penuh kasus tersebut sehingga wajib diungkap secara terang menderang ungkap Afat Satria Selaku Ketua PMII Lampung Utara.

Serta Kami meminta agar KPK dapat tetap bekerja koperatif meskipun ditengah dilandanya wabah penyakit covid19. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here