Beranda Jakarta Pusat Forum PD GPII Se-Jakarta jumpa Dewas untuk klarifikasi penonaktifan Dirut

Forum PD GPII Se-Jakarta jumpa Dewas untuk klarifikasi penonaktifan Dirut

63
0
Forum PD GPII Sejakarta Raya beraundensi dengan Dewan pengawas LPP TVRI dan Tenaga Ahli Dewas LPP TVRI
Forum PD GPII Sejakarta Raya beraundensi dengan Dewan pengawas LPP TVRI dan Tenaga Ahli Dewas LPP TVRI

RedaksiJakarta.com – Jakarta (10/7/2020) Dewan Pengawas LPP TVRI menerima Audiensi Forum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Se Jakarta Raya antara lain Miftakhudin Tauhidy Ketua Pimpinan Daerah GPII Kota Bekasi, Deni Wahyudi ketua Pimpinan Daerah GPII kota Depok, Muhamad Putra Fajar ketua Pimpinan Daerah kota Jakarta Timur dan Dedi Suryadi ketua Pimpinan Daerah Jakarta Barat serta fungsionaris GPII lainya.

Dalam kesempatan tersebut forum Pimpinan Daerah GPII Se Jakarta bertabayun tentang kondisi yang ada ditubuh TVRI karena menuai polemik dimasyarakat diantaranya soal pemecatan Helmy Yahya sebagai direktur utama yang digantikan oleh Imam Brotoseno, Pencabutan hak siar liga Inggris hingga Tukin Karyawan yang telat.

Baca :  PW Perisai dan Semmi Jakpus Apresiasi langkah cepat Polda metro Jaya menangkap RAM buronan FBI

Merespon berbagai pertanyaan tersebut Ketua Dewan Pegawas LPP TVRI, Arief Hidayat Tamrin menjelaskan bahwa semua permasalahan itu sudah selesai dan Helmy Yahya sudah mencabut sendiri gugatanya di PTUN sedangkan terkait dengan diangkatnya Iman Brotoseno menjadi Dirut yang baru itu murni kebijakan Pansel, Arief juga menjelaskan sebagai TV Publik, TVRI butuh masukan, kritik dan saran dari seluruh lapisan masyarakat, sebagai media pemersatu bangsa, TVRI mempunyai tugas khusus terhadap konten program yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca :  RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih merugikan buruh, GOBSI Menolak

Dalam kesempatan ini Forum Pimpinan Daerah GPII juga meminta supaya DEWAS mengawal kinerja Direktur Utama agar tidak ada interplay atau benturan kepentingan yang berjung merugikan rakyat sebagai pemilik saham, rakyat harus diposisikan sebagai warga negara yang berhak untuk dicerdaskan bukan diposisikan sebagai unit unit ekonomi yang berorientasi kepada profit semata. (Red/Mf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here