Jakarta|Pernyataan ini disampaikan oleh Gadri Ramadhan Attamimi, Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup pada Senin (16/11) di Jakarta.
“Pemerintah secara tegas harus mengevaluasi PT Timah Tbk. karena pembukuan keuangan yang terus merugi, juga terus terjadinya konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat disana”, ungkap Gadri.
Ia menjelaskan, selain peningkatan kerugian kuartal III hingga mencapai Rp 255.1 miliar, PT Timah Tbk juga mengalami penambahan beban keuangan hingga Rp 533.03 miliar.
“Amanah Presiden Jokowi untuk membuat Timah sebagai komoditi andalan Indonesia tidak diimbangi oleh kinerja PT Timah selalu BUMN”, jelas Gadri
Selain itu, terjadinya konflik berkepanjangan antara PT Timah dan masyarakat diduga oleh Gadri karena perusahaan tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat Bangka Belitung dalam sektor pariwisata, perikanan dan tambang.
“Saat ini nelayan pantau matras langsung dihadapkan dengan BUMN karena persoalan kapal isap produksi (KIP) PT Timah masuk di perairan matras, tempat mereka mencari nafkah”, tambah Gadri
Ia juga menegaskan Mentri Erick Tohir harus melihat kenapa PT Timah begitu ambisi menambang meskipun ada penolakan yang besar dari nelayan setempat.
“Dengan melihat keuangan PT Timah yg merugi 255an Milyar tahun 2020 dan penambangan selalu mendapatkan penolakan masyarakat seharusnya bisa menyadarkan Mentri BUMN, apa yang sedang terjadi di Bangka Belitung ini”, jelasnya.
Gadri menyampaikan permasalahan Bangka Belitung yg telah berlarut ini juga bagian fokus pusat menyelesaikannya, disini mereka dibenturkan dengan ketidakpastian hukum.
“Pak Erick Tohir harus datang langsung ke lapangan, lihat kondisinya, periksa manajemennya, audit keuangannya”, pungkasnya.*[red]
