Redaksijakarta.com-Jakarta| Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi (Aksi) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Kamis (27/05/2021).
Aksi tersebut menyoroti kasus korupsi penyalahgunaan dana BOP dan BOS tahun anggaran 2018 sebesar 7,8 M yang melibatkan staf 1 suku dinas pendidikan Jakarta Barat berinisial MF bersama dengan kepala sekolah SMKN 53 berinisal W yang dibongkar Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Dalam orasinya, “AKSI meminta Walikota Jakarta Barat untuk investigasi internal seluruh pejabat di pemerintah administrasi kota Jakarta barat yang harta kekayaanya diluar penghasilan karena patut diduga keterlibatan korupsi dana 7,8 M bukan hanya staf Sudin pendidikan tersebut melainkan ada mata rantai korupsi yang harus diputus”, ucap Koordinator aksi Farid.
Dari sekian banyak Sekolah Negeri yang mendapatkan bantuan dana BOP dan BOS di Jakarta Barat hanya SMK Negeri 4 yang terkuak, ini menjadi pertanyaan dan kemungkinan ada banyak kasus korupsi melalui skema yang sama ataupun skema yang berbeda yang perlu diselidiki baik oleh penegak hukum ataupun dengan investigasi internal walikota Jakarta barat.
Seiring dengan 5 kesepakatan Gubernur DKI Jakarta untuk memperjuangkan bebas korupsi yaitu, 1. Integritas, 2. Akuntabel, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif 5. Berkeadilan. Lima kesepakatan inilah sebagai nilai yang harus dibiasakan dan nilai yang harus dilaksanakan dalam keseharian sehingga dia menjadi budaya organisasi menurut Anies Baswedan namun, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan justru aksi tindak pidana korupsi oleh ASN diwilayah DKI Jakarta khususnya di Pemkot Jakarta Barat, tegas Farid.
Iya juga berharap Gubernur memberikan sanksi etik terhadap Walikota Jakarta Barat yang lalai dalam pengawasan dan pembinaan dalam memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan “Jangan Jadikan Gedung Ini Sarang Koruptor” dan berencana aksi kembali pada Minggu depan.
