Redaksijakarta.com-Jakarta| Hari ini kita semua dikagetkan dengan viralnya berita soal bocornya Sertifikat Vaksin Presiden Joko Widodo. Hal ini tentunya berdampak negatif untuk Presiden sendiri, namun PP Korpma GPII menanggapi lain, menurut M. Husni Hasan (Idam), kebocoran ini harus segera ditindaklanjuti secara serius, karna kasus ini bukan pertama kali, kemarin BPJS, sekarang PeduliLindungi. Ada yang salah dengan sistem yang tidak diawasi secara baik.(03/09/2021).
Selain itu, masalah ini merupakan 100% kesalahan pembantu Presiden Joko Widodo yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Kominfo. Kita sedih lihat Pak Presiden selalu disalahkan dalam hal apapun, lantas apa gunanya Menteri-Menteri ini yang notabene sudah digaji dan dipercaya oleh Pak Presiden namun menusuk dari belakang dengan cara Kinerja yang tidak serius.
Idham juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeevaluasi dan beri teguran keras kepada Kementerian Kesehatan dan Mentri Kominfo karena dianggap lalai dalam amanah yang diberikan oleh Pak Presiden.
Kegagalan dalam sistem keamanan informasi menyebabkan kebocoran ini, sehingga sangat mencoreng nama baik Presiden sebagai Kepala Negara. Jika data Presiden saja tidak memiliki keamanan yang baik, lantas bagaimana dengan data masyarakat Indonesia.
Kejadian yang harusnya menjadi cambukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja setiap pihak yang terkait, malah menjadi ajang lempar tanggung jawab antar sesama pemangku jabatan di bidang terkait.
Kemkominfo dengan mudahnya mengklaim bahwa data Sertifikat Vaksin yang disimpan dalam data Kemkominfo terjamin aman dan mengarahkan kesalahan kebocoran kepada Kemenkes. Sebaliknya Kemenkes pun sampai saat ini diam seakan tak terjadi apapun.
Respon semacam ini oleh lembaga pemerintahan tingkat kementerian menunjukan minimnya kapabilitas dan kapasitas menterinya dalam menjalan fungsinya, baik mencegah maupun menyelesaikan masalah. Untuk itu kinerja semacam ini haruslah dievaluasi dan ditindak dengan tegas oleh Presiden Joko Widodo. Jangan lagi kesalahan sepenuhnya dilemparkan kepada Presiden seorang diri, bahkan dalam konteks masalah ini, Presiden sendiri adalah korban dari buruknya kinerja para pembantunya.
