Redaksijakarta.com-Jakarta|Aliansi Muda Islam Nusantara (AMIN) menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementrian Agama Republik Indonesia.
Dalam siaran persnya, AMIN menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Zoztafia selaku plt Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi dalam dugaan kasus korupsi jual beli proyek di Kanwil provinsi jambi. Selain itu AMIN juga mendesak kementrian agama membatalkan asesment kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi yang dinilai tidak transparan dan penuh kecurangan.
“Kami menyampaikan 2 tuntutan kepada KPK dan dua tuntutan kepada Kementrian Agama. Dalam dua tuntan ini intinya adalah mendesak KPK memeriksa Saudara Zoztafia sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai plt Kakanwil Jambi, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi jual beli proyek yang ada di Kanwil Provinsi Jambi, banyak sekali isu yang mencul ke publik bahwa ada dugaan yang bersangkutan meminta sejumlah uang dari kepala sekolah yang bernaung dibawah kemenag dan juga kontraktor yang mengerjakan proyek Kanwil kemenang provinsi Jambi untuk kepentingan dirinya mengikuti asestment Kakanwil Provinsi Jambi yang baru.” Ujar Dandi Selaku Koordintor AMIN Jambi dalam siaran Pers nya, Rabu 13/10/2021.
“Di kemenag, kami menuntut agar asestment Kakanwil Kemenag provinsi Jambi dibatalkan, dan kami menolak keras saudara Zoztafia, sebab asestment tersebut sangat tidak transparan dan syarat akan dugaan korupsi suap menyuap,” lanjut Dandi.
Dandi menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat yang muncul, Zoztafia tidak memenuhi standar nilai asestment.
“Kami mendengar desas-desus yang muncul dari timsel bahwa saudara Zoztafia tidak memenuhi standar nilai untuk masuk tiga besar, namun tiba-tiba dia yang ditetapkan. Ini amat sangat tidak transparan, untuk itu kami meminta kemenag melakukan asestment ulang yang bisa ikut di awasi oleh publik agar transparan dan jauh dari indikasi korupsi suap menyuap,” kata Dandi.
Dandi melanjutkan, sejak zaman dahulu indikasi korupsi di Kanwil Kemenang Provinsi Jambi sangat besar, hal tersebut sejak pembangunan Asrama Haji hingga proyek lainnya.
“Coba kita kembali ke belakang, itu pembangunan Asrama Haji Provinsi Jambi berapa kali bermasalah, bisa di cek data nya, beritanya di media banyak, namun sampai hari ini tidak tersentuh penegak hukum, makanya tidak heran kalau hal tersebut berulang ke proyek lain nya, untuk itu dengan tegas kita mendesak Kemenag Batalkan asestment Kakanwil Kemanang Provinsi Jambi,” tutup Dandi.
