Redaksijakarta.com|Sejumlah Pemuda mengatasnamakan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) menggelar aksi demonstrasi didepan Kantor Kementerian Dalam Negeri menyikap persoalan isu terkait dengan penetapan tersangka terhadapa eks Dirjend Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardia Noervianto atas dugaan kasus suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. Nama Ardian terseret dalam kasus ini karena diduga menerima suap 131.000 Dolar Singapura atau setara Rp 1,5 miliar dari Bupati Kolaka Timur.
Dalam aksi demontrasi tersebut, Koordinator Aksi KAMI, Fauzan Ohorella mengatakan bahwa aksi ini sebagai bentuk protes terhadap bapak Menteri Dalam Negeri yang tidak mampu menjaga Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang bebas dari KKN.
“Kami menggelar aksi ini untuk sampaikan sikap protes kami kepada bapak Tito Karnvian. Sebab menurut kami, Menteri Dalam Negeri tidak mampu membawa Kemendagri sebagai Kementerian yang bebas dari KKN”. Ungkap, Fauzan Ohorella,(07/02/2022).
Dia menambahkan kembali, bahwa banyak kejanggalan didalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Ardian, eks Dirjend Keuda Kemendagri itu. Pasalnya, sebelum kasus ini terendus oleh KPK RI nama Ardian pernah disebut dalam Sidang Pengadilan Tipikor eks Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdina Abdullah. Nama Ardian disebut dalam kesaksian Jumras Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel.
“Kami menduga kuat bahwa Ardian ini telah dilindungi oleh Menteri Dalam Negeri. Sebab, setelah nama Ardian muncul dalam kasus dugaan suap mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdulillah. eks Dirjend Keuda Kemendagri itu langsung ditugaskan menjadi dosen di Institut Pendidikan Dalam Negeri. Dari itulah kami menduga kuat bahwa Kemendagri berupaya untuk melindungi Ardian dari kasus yang menyeret namanya”, tegas lagi.
Dari pantauan media dilapangan mereka bergerak ke Gedung Merah Putih KPK RI dengan membentangkan spanduk bertuliskan #MendagriGagal #KPKPeriksaMendagri.
Dalam orasinya didepan gedung Merah Putih, Fauzan Ohorella menyampaikan untuk Lembaga KPK RI harus mengusut tuntas kasus suap Bupati Kolaka Timur itu. Dia juga meminta agar KPK RI memeriksa juga pejabat yang ada di Kemendagri, termasuk Menterinya. Sebab menurut Fauzan kasus suap dalam pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat tidak ber- Prikemanusiaan sama seperti kasus Korupsi Bansos.
“Ya kami minta kepada KPK RI untuk mengusut tuntas kasus suap pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini. Sebab ini sudah tidak ber-Prikemanusiaan, ditengah ekonomi rakyat yang terus merosot namun masih saja ada pejabat yang manfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya”. Tandas, Koordinator KAMI itu.
Dalam penutupan orasinya mereka menyampaikan akan turun kembali di Gedung Kemendagri. Dan mereka akan melakukan konsolidasi terhadap isu ini.
“Ya kami akan turun lagi jilid II dan aksi selanjutnya kami sampaikan ke rekan-rekan lain untuk ikut bergabung dalam mengawal kasus ini”. Tutup Fauzan Ohorella, Koordinator Kaolisi Aksi Masayarakat Indonesia.*(red)
