Jakarta – Polemik ciri-ciri pendakwah radikal yang dibeberkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) mendapat kritik dari Slamet Maarif, Ketua Presidium Alumni 212. Menurut Slamet BNPT terlalu gegabah dalam dalam mengambil sikap. BNPT juga dinilai dia tidak berkomunikasi dengan para pemuka agama Islam yang lain.
“Terkesan jadi otoriter mau benar sendiri, ketika kemudian sepihak, pihak lain gak di ajak bicara.” Ungkap Slamet Maarif.
Merespon hal tersebut, Pimpin Pusat Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku, Fauzan Ohorella menilai kritikan ketua PA 212 kontradiktif. Menurut Fauzan, pembeberan informasi ciri pendakwah radikal itu adalah respon tindak lanjut BNPT terhadap Presiden Jokowi secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umumnya.
“Sekarang kalau mereka (PA 212) menyatakan itu sepihak dan tidak melibatkan ormas-ormas besar Islam. saya rasa itu sebuah pemikiran keliru kontrakdiktif. Sebab BNPT adalah lembaga pemerintah non kementerian yang di bentuk untuk mengidentifikasi pemahaman radikal-terorisme, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.” Ujar Fauzan Ohorella.
Fauzan juga mengatakan, seharusnya Slamet Maarif lebih mengedepankan dialog dalam kasus perkara azan itu. Bukan malah memobilisasi maasa untuk turun ke jalan, di tengah situasi jakarta sedang PPKM Level 3 akibat lonjakan kasus covid varian omicron.
“Seharusnya mereka bisa memahami situasi saat ini, dan memilih jalur dialog dengan pihak kementerian agama soal kasus azan tersebut. Sehingga tidak di nilai masyarakat sebagai kelompok yang makin perkeruh situasi ditengah lonjakan kasus covid varian omicron saat ini.” Tandas Fauzan.
Dia juga menyinggung soal salah rukun shalat yang dilakukan oleh seseorang massa aksi diatas mokom (mobil komando) yang saat ini menjadi viral. Bahkan diketahui, bahwa seorang yang salah dalam rukun shalatnya itu merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Buya Fikri Bareno.
“Kira-kira menurut PA 212, apakah salah rukun shalat Buya Fikri yang merupakan salah satu pentolan MUI itu juga masuk dalam penistaan agama atau apa.” Tanya Ketua Umum AlMulk Indonesia.
Dipenutupnya, Ketua Umum AlMulk Indonesia itu menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah untuk melakukan segala upaya dalam menangkal para kelompok radikalisme yang semakin hari makin mengkhawatirkan. Serta lakukan sertifikasi terhadap pendakwah yang masih putih dan bersih dari virus (radikalisme) ini.
“Kita mendukung penuh. Sebab sebagian besar (pendakwah) pasti telah terpapar setengah radikal. Jika tidak diantipasi dengan cepat, khawatir saya akan menjadi lebih berbahaya. seperti menciptakan rasa intoleran dan rasa kebencian antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi segera lakukan sertifikasi.” Tutup Fauzan Ohorella, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia.(red)
