Polemik Pj Bupati Kepala Daerah, Fauzan Ohorella: Langkah Kemendagri Cegah Praktik Money Politic Parpol

Foto: Fauzan Ohorella Direktur Perspektif Institut.

Redaksijakarta.com – Polemik terkait dengan pergantian beberapa Kepala Daerah oleh Pj (Penjabat) dari unsur TNI-Polri menuai banyak kritikan dari Publik. Mulai dari tokoh masyarakat, akademisi hingga pakar hukum tata negara dari Universitas. Pasalnya, mereka menilai bahwa Pj (Penjabat) Kepala Daerah yang diisi oleh TNI-Polri adalah pembangkangan pemerintah.

Namun, Fauzan Ohorella Ceo Perspektif Institut, menilai bahwa Pj (Penjabat) Kepala Daerah yang dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan bentuk pencegahan ‘money politic’ oleh partai politik, jika hal menyangkut PJ ini diberikan kepada unsur Sipil.

“Menurut saya, bahwa ini adalah langkah dari Kemendagri untuk mencegah adanya money politic dalam memilih Pj (Penjabat) Kepala Daerah jika yang dipilih dalam unsur sipil. apalagi jabatan eksekutif ini tidak terlepas dari peran serta Partai Politik.” Ujar Fauzan kepada Wartawan (28/05).

Pria asal Maluku itu, malahan memberikan apresiasi kepada Bpk Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri yang berani mengambil langkah tersebut. Sebab, menurut Fauzan, jika persoal Pj (Penjabat) ini bukanlah hal yang bersifat absolut, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Karna kata dia, jika hal ini dilakukan dengan pendekatan hukum, pastinya akan menuai pro dan kontra.

Bacaan Lainnya

“Saya beri apresiasi kepada Bpk Tito Karnavian. Karena hal ini adalah bentuk terobosan juga edukasi bagi regenerasi Bangsa. Sebaiknya, Publik tidak perlu melihat darimana unsur Pj tersebut. Sehingga bangsa kita tidak terus terjebak pada Money Politic.” Tandasnya.

Kendati demikian, dalam penutupnya. Fauzan meminta untuk Publik mengawal keberlangsungan pembangunan didaerah yang sudah mendapat Pj (Penjabat) Kepala Daerah. Karena kata dia, hal tersebutlah yang lebih subtantif ketimbang harus perdebatkan dari unsur mana Pj (Penjabat) Kepala Daerah berasal.

“Itu lebih substantif menurut saya. Karena kalau hanya mengawal, tapi tidak punya kepekaan dalam mengawal pembangunan daerah juga kan sama saja. Jadi lebih baik, kita mengawal keberlangsungan pembangunan didaerah yang telah mendapat Pj.” Tutup Fauzan Ohorella Direktur Perspektif Institut.(red)

Pos terkait