Redaksijakarta.com – kepala kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan dan Pembanguan (DPP PPP) Pak Tony, menerima audensi dari aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng berjumlah sekitar 12 orang yang dikoordinatori oleh Bung Anto Law, akan tetapi pada saat audensi yang diterimah hanya 3 perwakilan, (31/05/22).
Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng menyampaikan beberapa poin aspirasi terkait struktur kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli masa jabatan 2022-2026 Dan SK DPP PPP terkait proses pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli, yang diduga prosesnya tidak sesuai dengan Mekanisme Organisasi sebagaimana mestinya.
“Permasalahan ini berawal dari musyawarah cabang (MUSCAB) DPC PPP Kab. Tolitoli yang diselenggarakan pada bulan November 2021, Di saat musyawarah, ada beberapa calon ketua
yang muncul salah satunya adalah Moh. Randy Saputra (Ketua DPC PPP Kab. Tolitoli saat itu). Dalam forum musyawarah tersebut terjadi dinamika perdebatan yang agak alot sehingga menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan alasan forum semakin memanas sehingga pimpinan sidang langsung mengambil sikap menunda persidangan dan memutuskan kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli di ambil alih oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah (DPW.PPP Sulteng). Sikap pimpinan sidang tersebut sangat tendensius”.Tutur Anto
Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng menduga bahwa keributan dan kekacauan serta pengambilan keputusan secara sepihak itu sengaja dilakukan (di setting) untuk menggagalkan Moh. Randy Saputra sebagai ketua DPC PPP Kab. Tolitoli untuk
kedua kalinya.
“Proses pemilihan ketua harus dilakukan secara musyawarah, mufakat, transparan, dan berdasarkan pada aturan main organisasi Partai (AD/ART), bukan berdasarkan pada nafsu kekuasan yang melakukan segala macam cara untuk memenuhi hasratnya.”, lanjut Anto.
Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng sangat menyayangkan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli yang dilakukan secara sepihak, mereka menduga bahwa ketua DPW PPP Sulteng sebagai dalang intelektual atas pergantian yang dilakukan secara sepihak.
“Terkait Pengajuan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli yang tidak sesuai mekanisme
organisasi dan diduga hal tersebut adalah akal-akalan ketua DPW PPP Sulteng. Dengan permasalahan tersebut maka Perlu kiranya Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) segera mengevaluasi kembali Surat keputusan (SK DPP) yang telah diterbitkan itu, terkait pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli. Serta memanggil ketua DPW Sulteng ke Jakarta untuk di mintai keterangan.” Pungkas Anto.
Dari proses audensi tersebut Aliansi pemuda Peduli dan penyelamat kader organisasi Partai-PPP Sulteng memberikan beberapa poin tuntutan, dan mendesak agar tuntutannya tersebut segera di tindak lanjuti oleh DPP PPP.
POIN TUNTUTAN :
1. Memohon kepada DPP PPP agar segera mengambil alih kepemimpinann DPW PPP
Sulteng.
2. Mengevaluasi kembali struktur kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli masa jabatan 2022-
2026 dan pelaksanaan Muscab DPC PPP Kab.Tolitoli yang tidak prosedural dan cacat
hukum.
3. Mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali SK DPP PPP terkait proses pergantian
Ketua DPRD Kab.Tolitoli.
4. Besar dugaan kami bahwa ada oknum yang bermain terkait proses administrasi di DPP PPP
5. Mendesak Ketua DPP PPP agar memberikan teguran keras bahkan sanksi kepada oknum
yang ingin memecah belah kader PPP.
