Jakarta, – Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) kembali melakukan kunjungan ke KPU Jakarta selatan, senin 5 Juni 2022.
Dalam kunjungan Kornas LSPI ke KPU Jakarta selatan disambut hangat Ketua KPU Jakarta Selatan Agus Sudono beserta jajarannya.
Denni Wahyudi selaku Sekretaris Kornas LSPI menyampaikan “Terima kasih kepada KPU Jakarta Selatan yang telah bersedia menyambut kedatangan kami dalam rangka silahturahmi dan pembahasan isu pemilu yang lalu dan yang akan datang 2024”, ucapnya.
Agus Sudono menyampaikan beberapa catatan mengenai pelaksanaan pemilu di 2019 “Jaksel ini sangat unik, selain banyaknya masyarakat yang tinggal di apartemen terkadang menimbulkan kekhawatiran kurangnya surat suara dikarenakan banyak yang tidak terdaftar di DPT dikarenakan ketika pendataan banyak yang cenderung tertutup”, ungkapnya.
“Kawasan dan pemukiman TNI maupun Polri harus gamblang perihal perizinan diadakan pemungutan suara mengenai boleh dan tidaknya, minimal jauh-jauh hari diinstruksikan. Agar kami punya persiapan waktu untuk memilih tempat lain”, tambahnya.
Ia juga menambahkan “bahwa pemilu 2024 agar berjalan lancar dan bertambah kulitas pemilu kedepan”, tambahnya.
Sebelumnya Muh Rojak Dewan Pembina Kornas LSPI mengatakan bahwa “Kehadiran kami silahturahim ke KPU Jakarta Selatan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi terkait Pemilu dan hambatan serta tantang pemilu di periode sebelumnya”, sahutnya
Rojak juga menjelaskan secara gamblang, adanya evaluasi terkait teknis di lapangan seperti surat C6 dan beberapa hambatan lainnya seharusnya di pemilu 2024 tidak terulang kembali. “Semoga pemilu 2024 secara mutu jauh lebih baik dan edukatif”, insya allah kami siap bantu dan berikan solusi perihal permasalahan pemilu 2019″, sahutnya.
Putra Fajar bendahara LSPI menanggapi permasalahan pelaksanaan tentang keluhan sikap pasif masyarakat dan cenderung ketika hari pencoblosan berbondong hadir menjadi momok sendiri bagi penyelenggara pemilu. Dirinya bersama pengurus LSPI akan membantu KPU sesuai kemampuan yang dimiliki dan akan meneruskan beberapa hasil audiensi di berbagai kota ke pemerintah maupun komisi dua. “Agar hal-hal teknis namun berdampak pada kenyamanan pemilih dan pemilu tetap terjaga sesuai azas LUBER”, sahutnya.
” Kendala di Jaksel sendiri selain banyaknya apartemen dan rusun hingga perumahan elit kami akui terkadang amat sulit mencari panitia penyelenggara pemilu”, tutupnya. (Deni/Fajar)
