Jakarta – Permintaan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan agar kantor pusat perusahaan sawit berada di Indonesia disambut baik oleh kalangan anggota legislatif. Namun pemerintah juga diminta melakukan audit dan memperbaiki struktur industri sawit.
“Saya mendukung upaya beliau. Saya berharap Pak Luhut melakukan audit, perbaikan struktur industri dan perbaikan rantai pasok sawit dan CPO. Kalau cuma pemindahan kantor ke Indonesia, tidak fundamental,” kata Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Salah satu audit yang mendesak adalah audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak menguasai lahan di luar HGU atau konsesi mereka. Jika ditemukan pelanggaran, kata Deddy, negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat. Negara juga akan mendapat tambahan pemasukan dalam bentuk penalti pajak.
Deddy berharap, audit menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Saat ini, ujar Deddy, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama.
Terkait struktur industri sawit, pemerintah harus bisa memilah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang saat izinnya habis. Tujuannya, lahan konsesi itu bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara
“Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa,” katanya.
Deddy mengingatkan, masih banyak persoalan terkait pelaksanaan konsep plasma-inti yang membuat konflik dan penderitaan petani sawit. Seperti yag dialami banyak petani sawit di dapil Deddy di Kalimantan Utara.
Hingga kini harga minyak goreng curah belum juga mampu diturunkan sesuai HET. Bahkan sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum kembali normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin.
