Redaksi Jakarta – Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia (AlMulk Indonesia) menggelar aksi damai di sekitaran Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (01/12). Digelarnya aksi tersebut dalam rangka menyampaikan kritikan terhadap rencana pengesahan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR RI.
Saat dikonfirmasi, Fauzan Ohorella, Ketua Umum AlMUlk Indonesia itu menyampaikan bahwa dari pertama munculnya wacana perumusan RKUHP ini telah banyak menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya, penyusunan atau perumusan draft RKUHP ini minim partisipasi dari masyarakat (meaning participant), baik dari praktisi, akademisi hingga aktivis HAM tidak terlibat berpatisipasi dalam perumusan RKUHP itu.
“Inilah mengapa kami sebut bahwa RKUHP merupakan produk orderan yang diminta oleh sejumlah elit. Sebab, dalam perumusan RKUHP ini tidak melibatkan partisipasi dari kalangan praktisi, akademisi, atau aktivis HAM selaku masyarakat yang akan menjalankan sistem hukum (RKUHP) tersebut.” Ucap Fauzan Ohorella
Lebih lanjut, dia juga menganggap bahwa rencana pengesahan RKUHP itu terkesan seperti diburu-burukan. Hal itu dia ungkapkan, karena tidak adanya sosialisasi secara komperhensif dalam ruang-ruang pendidikan. Padahal, jika disahkan RKHUP baru ini akan menjadi sistem hukum yang terus digunakan dalam keseharian kehidupan masyarakat.
“Seperti pasal 218, 219 dan 220 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan pidana 4,5 Tahun. Jelas ini tidak seiring-sejalan dengan sistem Demokrasi. Sedangkan negara-negara demokrasi besar seperti Prancis pada 2013 dan Jerman 2017 malah telah menghapus pasal penghinaan terhadap kepala negara.” Tambahnya
Di ketahui bahwa rencana pengesahan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR RI akan dilakukan pada 16 Desember mendatang. Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan RKUHP adalah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang dijadikan sebagai Ad Interim Menko Polhukam mewakili Prof Mahfud MD yang tengah berkunjung ke India bersama sejumlah ulama serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laloy yang juga pergi ke luar negeri.
Sebagai penutupnya, Fauzan Ohorella juga mengatakan bahwa akan turun lagi pada aksi damai kedua pada dalam menyerukan penolakan rencana pengasahan RKUHP oleh pemerintah dan DPR RI.
“Kita akan gelar lagi aksi damai kedua untuk menolak pengesahan RKUHP ini. Karena menurut kami, Pemerintah hingga DPR sampai saat ini tidak terbuka dengan draft RKUHP yang baru. Malahan, ada juga dugaan terdapat pasal perlindungan bagi pelaku LGBT (Red) sehingga tidak masuk dalam kategori tindak pidana.” Tutup Fauzan Ohorella Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Indonesia.(red)
