Redaksi Jakarta – Ketika menjabat Waliko Solo selama dua periode, pak Jokowi “tidak pernah ambil gaji”. Justru pada saat yang sama Departemen keuangan merekomendasikan kenaikan gaji bagi pejabat negara, mulai dari Presiden hingga Bupati dan anggota DPR. Berita tersebut tersebar luas dan menjadi konsumsi media massa Indonesia awal tahun 2011.
Dalam konteks ini, semua media massa kelihatannya hampir sepaham, dengan melakukan “perlawanan” terhadap kebijakan pemerintah dan menemukan tokoh yang dijadikan simbol perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni pemerintah atas rakyat, yakni seorang figur pak Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Waliko Solo yang tidak pernah ambil gajinya selama menjabat.
Dalam kasus ini, bisa kita katakan media massa Indonesia sepaham dalam memaknai idealisme (watak dan perilaku pemimpin) yang seharusnya. Pilihan media massa menganggkat isu (berita) pak Jokowi adalah sebuah produk pertarungan.
Media memfasilitasi agen-agen dalam struktur masyarakat untuk bertarung dalam ruang ide dan gagasan. Satu sisi media memberitakan apa alasan pemerintah menaikkan gaji para pejabat, kemudian disisi lain media juga menampilkan isu seorang pejabat negara yang tidak pernah ambil gaji.
Menurut pendapat Gramsci, yang ditulis Ali Sodikin dalam Buku “Jokowi Dalam Bingkai Media” ini menyampaikan bahwa media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi. Media adalah ruang dimana berbagai ideologi merepresentasikan (termasuk didalamnya kepentingan ekonomi, politik dan idealisme), satu sisi media bisa menjadi ruang dimana penyebaran ideologi para penguasa, alat legitimasi, dan kontrol wacana publik. Akan tetapi, disisi lain menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan.
Pada 26 Mei 2011 media Kompas.commemuat berita dengan judul “Wah ! Wah Walikota Solo Tak Pernah Ambil Gaji”, yang hampir seciri dengan induknya group Kompas Gramedia, termasuk harian Kompas cetak, menggunakan bahasa yang datar dan melingkar dalam menampilkan fenomena kontradiksi perilaku sebagian besar pejabat termasuk Presiden hal-hal kenaikan gaji dibandingkan Jokowi. Secara analisis wacana tematik, Kompas menempatkan pak Jokowi dalam posisi “hero”, meski dalam bahasa yang terkesan hati-hati dan merendah.
Narasi yang dibangun “pejabat yang satu ini, dalam hal ini Walikota Solo Joko Widodo, berbeda dengan pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Walikota Solo tidak pernah ambil gaji yang menjadi haknya”. Jokowi adalah sosok teladan bagi seorang pemimpin, manusia yang luar biasa yang tidak mau disebut sebagai “setengah dewa”.
Jokowi adalah oposisi dari kultul yang “salah” tapi mengakar dalam tipologi kepemimpinan atau pemimpin pejabat negara Indonesia, Jokowi tidak memiliki pamrih terhadap kekayaan atau gajinya. Jokowi adalah pengecualian, Jokowi adalah pemimpin yang dibutuhkan rakyat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
Kemudian Detiknews, memotret realitas tentang Jokowi Walikota Solo yang tak pernah ambil gaji. Dengan judul 6 aksi mengejutkan Jokowi, salah satunya tidak pernah ambil gaji selama menjabat sebagai Walikota Solo. Detik lebih menyorot sisi human interest, tidak membandingkan perilaku pejabat dengan negara lain.
Media memotretnya sebagai manusia biasa yang notabene adalah kepala keluarga, seorang suami dan seorang bapak yang punya tanggung jawab menafkahi keluarganya. Bagaimana dan darimana keluarga memperoleh nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian berita yang sama di perkuat oleh media Okezone.comdan Vivanewsdalam membangun narasi positifi tentang figur pak Jokowi.
Jokowi Versus Bibit Waluyo
Buku “Jokowi Dalam Bingkai Media”mengulas ketika menjadi Walikota Solo, pak Jokowi pernah berkonflik dengan mantan Gubernur Jawa Tengah Bibi Waluyo. Konflik yang sangat “keras” hingga terlontar ucapan “Jokowi Walikota Bodoh”. Pernyataan Gubernur dari PDI Perjuangan tersebut yang diucapkan kepada media massa usai peresmian jembatan di Magelang.
Jokowi dianggap menentang kebijakan Pemprov Jawa Tengah yang akan membangun eks pabrik es Saripetojo menjadi pusat perbelanjaan (mall). Bibi Waluyo bersikeras ingin membangun mall untuk diteruskan.
Terlepas dari banyak motif dan kepentingan, pro dan kontra rencana pembongkaran bangunan tua tersebut yang akan diubah menjadi mall. Namun konflik tersebut telah bergeser dan digiring menjadi perseteruan pribadi antara pak Jokowi sebagai Walikota Solo versus Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Namun ditengah keterbukaan dan demokratisasi informasi yang luar biasa, akhirnya ucapan tersebut menjadi konsumsi publik. Dan publik secara naluri antipasti terhadap pejabat manapun yang terkesan arogan dan galak. Akhirnya jokowi mendapat berkah dukungan khalayak luas karena “didzalimi” oleh orang yang lebih kuat.
Teks Berita Dalam Pandangan Konstruksionis
Pendekatan konstruksionis mempunyai falsafah tersendiri dalam menilai bagaimana media cetak, wartawan dan berita dilihat (Eriyanto, 2012). Diantaranya adalah : Faktar atau peristiwa merupakan hasil konstruksi. Realitas hadir karena dihasilkan oleh konsep subjektif wartawan.
Realitas tercipta dari sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas atau peristiwa biasa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsep ketika realitas tersebut dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Media menjadi alat konflik sosial, dalam peristiwa yang mengandung “konflik” media tidak berdiri statis ditengah-tengahnya, namun institusi sosial yang sifatnya sangat dinamis, artinya media tidak dalam posisi netral tampa terlibat, tapi sering terlibat bahkan terseret sebagai bagian dari konflik itu sendiri.
Terdapat tiga posisi yang dapat diurai, bagaimana posisi media dalam pemberitaan yang bernuansa konflik. Pertama, media sebagai issu intersifier, artinya media itu sendiri memunculkan konflik, “menggosok” dan mempertajam konflik. Media memblowup realitas isu sehingga seluruh dimensi konflik menjadi transparan. Kedua, media sebagai conflict diminisher,dimana media massa mampu meneggelamkan isu konflik. Dengan alasan menyangkut kepentingan media yang bersangkutan seperti kepentingan ideologi.
Kemudian yang Ketiga, media bisa menjadi pengarah konflik (conflict resolution), sebagai mediator yang menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian (Sleber, 1980).
Buku “Jokowi Dalam Bingkai Media” yang ditulis Ali Sodikin ini mengulas perjalanan kepemimpinan pak Jokowi, berangkat dari Walikota Solo yang tidak pernah ambil gaji, kemudian persetruan dengan mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, yang dipoles oleh media massa dengan massif membuat namanya terkenal seantero Indonesia, hingga menghantarkan nama pak Jokowi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.
Dengan menggunakan mobil Esemka buatan anak SMK di Solo, Jokowi berangkat ke Jakarta. Layaknya senopati Mataram yang akan merebut kota Batavia dari tangan Belanda. Tidak seperti pasukan Mataram jaman Sultan Agung yang gagal dua kali merebut Batavia, pak Jokowi langsung menang dan mengambil posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengalahkan pasangan incumbent Foke-Nara yang klaim lebih paham dan mampu menangani Jakarta.
Karir politik pak Jokowi tidak berhenti sampai disitu, kemudian pak Jokowi langsung mencalon diri sebagai Calon Presiden RI yang diusung partai PDI Perjuangan pada tahun 2014 silam. Waktu itu pak Jokowi belum genap satu periode (lima tahun) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Slogan Jakarta Baru yang diusung oleh para pendukung Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, perlahan tapi pasti menjadi slogan Indonesia baru.
Popularitas pak Jokowi kian hari kian tak terbendung oleh siapapun, termasuk para Capres “senior”, hal itu diperkuat oleh survei Kompas yang dilakukan selama 2012-2013 mendapati fakta dan data bahwa dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta pak Jokowi semakin hari semakin melejit dan tak terkejar oleh para kandidat yang banyak beredar sebagai tokoh yang diusung dalam Pilpres 2014.
Judul : Jokowi Dalam Bingkai Media
Penulis : Ali Sodikin
Penerbit : LeutikaPrio
Cetakan : Tahun 2022
Tebal : 112 Halaman
ISBN : 978-602—371-992-1
Harga : Rp 62.600.00
