Pemerintah Pusat Didorong Ambil Alih Pelaksanaan RDTR Daerah Yang Lambat

Rapat Kerja Nasional Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) di Hotel Patra Cawang, Jakarta Timur, (08/02/2023).

Redaksi Jakarta – Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) menggelar acara rakernas dengan agenda pembahasan percepatan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), di Hotel Patra Cawang, Jakarta Timur, (08/02/2023).

Percepatan dalam penataan tanah dan tata ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendaliannya sebaiknya melibatkan dunia usaha agar penataan tanah dan ruang semakin partisipatif dan inklusif.

Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia menyebutkan bahwa percepatan penerbitan RDTR dapat mempermudah perijinan berusaha dan menjadi arah pembangunan penataan ruang terintegrasi antara Sistem Tata Ruang dan Pertanahan.  Hal tersebut sangat diperlukan untuk mendukung proses perencanaan, pengembangan dan kemudahan dalam berinvestasi.

“Pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah yang berjalan lambat. Kontribusi sektor properti bagi pembangunan nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dimana sektor properti berkontribusi terhadap 13,6 % PDB Nasional,hingga mampu menyerap tenaga kerja mencapat 8,5 juta pekerja atau 6,95% dari total tenaga kerja nasional serta memiliki multiflyer efek terhadap rantai pasok di 175 industri dan 350 jenis umkm usaha.”, dalam pemaparan Fajar R Zulkarnaen, Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), sebagai narasumber.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya Dirjen Kementerian ATR/ BPN yang di wakili oleh Ir. Herjon Panggabean, M.Si.  Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPNmenyatakan masih kurangnya ketersediaan data terkait Rencana Detaill Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Fajar R Zulkarnaen, menyampaikan bahwa Pengoptimalan layanan pertanahan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan sektor properti di tanah air, sangat diperlukan. Pembentukan tim pengawas di setiap provinsi terhadap pelayanan pertanahan agar memberi kepastian hukum dan waktu sesuai standar pelayanan yang berlaku, serta perlu dibentuknya desk dan/atau hotline khusus pelaporan laporan pelayanan pertanahan bagi pelaku usaha.

Diketahui pelaksaan rakernas Masyarakat Surveyor dan Kadaster Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta, 8-9 Februari 2023 diharapkan memberikan kontribusi yang penting dalam penataan tanah dan tata ruang di Indonesia.(red)

Pos terkait