Redaksi Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah mengingatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) mengevaluasi keberadaan pendamping desa.
Mengingat, pagu anggaran Kementerian Desa sebesar Rp2,99 Triliun hampir separuhnya hanya digunakan untuk program peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping desa yang dinilainya tidak efektif.
Demikian disampaikan Sumail saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-PMDDTT dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT & Transmigrasi dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan membahas program kerja tahun 2023 yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
“Sampai hari ini, anggaran Rp2,99 triliun hampir separuhnya digunakan untuk pendamping. Artinya, saya kira keberadaan pendamping desa perlu ada evaluasi. Sehingga dengan demikian, anggaran-anggaran di Kementerian Desa bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang banyak bermanfaat buat rakyat,” tandas Sumail.
Terlebih, ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, dirinya pernah mendapatkan keluhan dari kepala desa yang mengeluhkan banyaknya tenaga pendamping desa yang dinilai jauh dari potensi kualifikasi yang diharapkan. Sementara disisi lain, banyak generasi muda yang telah menyandang gelar sarjana justru tidak bisa terlibat dalam pendampingan desa.
“Maka, saya mengusulkan Kementerian Desa wajib mempunyai adanya grand design dan pola road map yang jelas, pas dan strategis dalam penyusunan rencana kerja anggaran dalam rangka penguatan kinerja dan akselerasi dana desa untuk peningkatan pembangunan desa,” tegas Legislator Dapil Jawa Timur III tersebut. (pun/aha)
