BI: Ketahanan Pangan Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman

Redaksi Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman mengatakan, ketahanan pangan menjadi fokus dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023. Ketahan pangan mencakup tersedianya pasokan dan keterjangkauan harganya oleh masyarakat.

“Dari pengalaman, untuk menjaga keterjangkauan harga, kita mesti punya pasokan. Inilah yang oleh pemerintah disebut ketahanan pangan, sehingga Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP) masih diperlukan,” kata Aida dalam acara GNPIP di Sumatera Selatan, Jumat (24/2/2023).

Menurut Aida, saat ini masih ada sejumlah persoalan klasik dalam mewujudkan ketahanan pangan berupa kesenjangan pasokan antar waktu dan antar daerah. Persoalan inilah yang harus dicari solusinya.

“Persoalan klasik yang masih kita hadapi, kalau panen harganya jatuh karena barangnya banyak. Kalau tidak musim panen harganya naik karena barangnya tidak ada, ditambah lagi distribusinya tidak merata di tiap daerah,” ucap Aida.

Bacaan Lainnya

Karenanya GNPIP mengedepankan 4 pilar utama berupa 4K. Yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga, dan Komunikasi efektif.

Tahun 2022 GNPIP berhasil menurunkan inflasi pangan bergejolak atau volatile food dari 11 persen ke 5,6 persen. Dengan melakukan kegiatan gerakan menanam cabai, kerjasama antar daerah, hingga operasi pasar.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru mengatakan, pemerintah daerah menerapkan perubahan pola pikir masyarakat, dalam upaya pengendalian inflasi pangan. Dengan mendorong mereka  untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, kata Herman, daerahnya menghadapi persoalan di harga beras.  Penyebabnya,  karena tidak ada lagi penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras,  dan rendahnya serapan hasil panen oleh Bulog.

“Sudah tiga tahun ini pemerintah tidak menentukan lagi HPP beras, jadi kalau ada isu beras langka sebenarnya itu tidak terjadi si Sumatera Selatan. Produksi beras kita surplus kebih dari 1 juta ton,” ujar Herman.

“Sedangkan produksi gabah kering kita sebanyak 2 juta ton, tapi Bulog hanya bisa menyerap 100 ribu ton. Inilah yang membuka peluang para bagi spekulan, dan kita sulit mengendalikan,” kata Herman menegaskan.

Sementara itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Sumatera Selatan akan dilakukan dengan berbagi program, antara lain optimalisasi pasar murah hingga  pemanfaatan pembayaran digital dan aplikasi loka pasar SIBEJAJO.

Selain itu juga dilakukan perluasan kerjasama antar daerah yaitu antara kota Palembang, Lubuk Linggau dan Rejanglebong, Bengkulu untuk komditas cabai merah. Serta  mdoernisasi alat pertanian dan  edukasi bagi 1.000 petani milenial.

Pos terkait