Redaksi Jakarta, – Kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian bantuan bibit ternak sapi pada Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Mataram dinilai lamban dan terkesan mengendap.
Padahal dugaan kasus ini sudah lama sekali dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejari Mataram Nomor: Print-01/N.2.10/Fd.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022. Bahkan oleh Kepala Kejari Mataram akhir bulan November tahun lalu ditargetkan sudah sampai penetapan tersangka. Akan tetapi sampai saat ini penyidik masih menunggu inspektorat untuk menghitung kerugian negara (KN). Sementara itu pihak Inspektorat NTB masih menunggu data tambahan dari penyidik Kejari Mataram.
Daud Gerung Ketua Jaringan Akar Rumput Lombok (JANGKAR) mengatakan, pihaknya khawatir, jangan sampai di tahun politik ini, dugaan kasus tersebut menimbulkan kegaduhan dan persepsi yang tidak baik ditengah masyarakat Lombok Barat. Apalagi sekarang kita kan lagi persiapan menyambut pemilu 2024. Jika sampai bulan Maret depan dugaan kasus ini tak kunjung terang, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa dalam jumlah besar di depan Kantor Kejari Mataram.” Tegasnya.
Masak iya, sudah masuk tahun ke 3 kasus ini gak selesai-selesai. Kan jadi pertanyaan kita bersama. Lalu apa kerjanya penyidik selama ini, apalagi kita tahu bersama Kepala Kejari sudah menargetkan akhir November tahun lalu sudah penetapan tersangka.
Jangan sampai dugaan kami benar bahwa telah terjadi permainan-permainan terselubung yang terjadi di lingkaran elit politik Lombok Barat, seperti Mantan Kadis Pertanian dan Pimpinan DPRD Lombok Barat. Sehingga dugaan kasus ini dijadikan sebagai alat politik untuk melemahkan anggota-anggota DPRD Lobar yang ingin mencalonkan diri kembali di pemilu 2024 mendatang.” Tambahnya.
Jangkar Lombok berharap Kejari Mataram dan Inspektorat agar fokus dulu soal penanganan kasus tersebut supaya segera ditetapkan tersangkanya.
