Redaksi Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah melakukan validasi data penduduk. Validasi tersebut harus sejalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
“Validasi data untuk kemiskinan ekstrem sangat diperlukan. Sehingga data semakin akurat dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan,” kata Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (1/3/2023).
“Setiap daerah agar melakukan validasi terkait dengan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar nantinya ditindaklanjuti Kemenko PMK. Karena bila ada daerah yang masih terkendala data, maka bisa dikoordinasikan ke Kemenko PMK,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya akurasi data P3KE untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah tepat sasaran. “Harus dipastikan telah akurat dan sesuai dengan kriteria data P3KE,” ucapnya.
Menurutnya, dengan basis data akurat, maka program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem akan dapat menjangkau penduduk miskin. Termasuk yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
“Ini harus sesuai dengan data by name by address (berdasar nama dan alamat) kemudian data per desa. Sehingga diharapkan tidak ada lagi salah sasaran,” katanya.
Pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2021. Tercatat empat persen atau 10,86 juta jiwa menjadi nol persen pada 2024.
“Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat. Dari target SDGs di tahun 2030, menjadi tahun 2024,” ujarnya.
“Guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran kelompok penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi serta menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi,” jelasnya.
