Jakarta – Pimpinan OKP dan Cipayung Plus se-DKI Jakarta menyampaikan pernyataan sikap dan dasar pemikirannya pasca Konferensi Pers, Sabtu (20/05/2023) kemarin, di Tugu Proklamasi.
Konferensi Pers tersebut merupakan hasil dari kajian akademis melalui konsolidasi dan Forum Diskusi Group (FGD) serta akumulasi dari keresahan bangsa Indonesia melalui refleksi Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Peringatan Reformasi.
Dalam konferensi persnya, para Pimpinan OKP dan Cipayung Plus se-DKI Jakarta mengungkapkan keresahannya atas kondisi disintegrasi bangsa dan janji Reformasi yang belum dituntaskan.
“Bangsa Indonesia sudah menjalani reformasi selama 25 tahun. Akan tetapi sikap dari Pemerintah tidak pernah konsisten dalam menuntaskan persoalan masa lalu dan menjalankan amanat reformasi. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah terlalu oportunity menjelang pemilu saja. “Tegas Ketua Cabang GMKI Jakarta”, Minggu (21/5/2023).
Pria yang akrab disapa Chrismon itu kemudian melanjutkan bahwa bicara HAM, kejadian kanjuruhan, wadas, dan represifitas aparat di beberapa aksi unjukrasa, serta berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya pada rezim Jokowi perlu dituntaskan terlebih dahulu.
Sekertaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Azzuhri Rauf, juga menambahkan bahwa dalam catatan historis yang kita peringati hari ini sebagai hari reformasi merupakan momen dimana rakyat berhasil menggulingkan kekuasaan yang otoriter dan korup pada saat itu selama 32 tahun.
Ia kemudian menjelaskan bahwa tuntutan mendasar dari reformasi ialah melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Akan tetapi janji reformasi tersebut justru diingkari dan cendrung mengutamakan kepentingan oligarki dan kapitalisme.
“Jangan sampai kami melakukan aksi Reformasi Jilid II untuk mendesak mundur Presiden Jokowi karena tidak mampu menjaga integrasi bangsa, pembangunan yang tidak berorientasi pada hajat hidup orang banyak, serta ketidakmampuannya dalam menertibkan para kabinet yang selalu saja bermasalah dan banyak melakukan korupsi.” Ungkap Azzuhri Rauf.
Ketua EW-LMND DKI Jakarta, Bung Nasir, menambahkan bahwa disamping memperingati momentum bersejarah ini, kita juga harus lebih radikal melihat bahwa saat ini merupakan tahun politik dimana bangsa Indonesia akan merayakan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Akan tetapi tugas dan janji yang harus diselesaikan pada era kepemimpinan Jokowi selama 2 periode masih banyak yang belum diselesaikan, bahkan meninggalkan jejak buruk bagi rakyat karena prioritas program kerjanya adalah melayani elit koorporat bukan malah mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan, serta responsif terhadap masalah atau kepentingan publik.
“Jangan sampai momentum menjelang pemilu serentak mendatang dan adanya kekuasaan yang diemban Pak Jokowi saat ini selaku pucuk pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia akan mempersiapkan pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan program-program yang tidak berpihak pada rakyat. Karena itu kami dengan tegas akan menolak seluruh capres yang akan melanjutkan program presiden Jokowi kecuali dapat menggaransikan dirinya menuntaskan seluruh janji reformasi”. Pungkas Nasir.
Sementara Ine, Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat, juga menyayangkan problematika mendasar yaitu persoalan reformasi pendidikan yang dikebiri oleh Pemerintah maupun swasta. Persoalan-persoalan seperti transparansi anggaran, RUU Sisdiknas, dan juga demokratisasi kampus masih menjadi PR besar yang cukup substansial sebagai masalah dalam pendidikan.
“Dari dua momentum bersejarah ini, yaitu hari kebangkitan nasional dan hari peringatan reformasi, maka kami dari OKP dan Cipayung Plus DKI Jakarta dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab akan membawa spirit perubahan yang mendarah daging dalam jiwa dan tindakan dengan bersama-sama menyuarakan amanat penderitaan rakyat di hadapan Presiden Republik Indonesia dan juga Kemendikbud Ristek untuk menuntut janji reformasi terutama pada aspek pendidikan, selain dari reformasi politik dan ekonomi, serta reformasi agraria.” Tambah Ine.
Selain itu, Ketua Umum PMKRI Jakarta Utara juga menjelaskan bahwa kesadaran dan semangat perjuangan selalu lahir dari pikiran-pikiran kritis yang melahirkan solusi konkrit bagi pertumbuhan bangsa.
Sayangnya, pemerintah hari ini tidak memberi atensi yang serius terhadap sektor pendidikan kita. Ini terbukti dengan berbagai kebijakan dan langkah politik pemerintah yang tidak menata pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Dan justru berdampak pada kedaulatan ekonomi dan kedaulatan rakyat.
Sehingga pada akhirnya pertumbuhan pembangunan sampai pada sistem demokrasi kita akan terus mengalami kekacauan karena rakyat tidak dididik secara serius dengan visi mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Bagi saya, membiarkan pendidikan kita dalam skema hari ini, sama artinya berkerja sama dalam pembantaian semangat akademik di masa yang akan datang, dan jauh dari kata kedaulatan maupun berdikari. Bahkan tujuan kita untuk mencapai bonus demografi 2030 dan Indonesia emas 2045 hanya akan menjadi impian yang mustahil didapatkan.” Jelas Ketua Umum PMKRI Jakarta Utara, Yohanes.
Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Jakarta Selatan menyampaikan dalam momentum refleksi tersebut bahwa dalam menyambut momentum 25 tahun reformasi, justru menciptakan jarak sangat lebar antara sikaya dan simiskin dan hal ini mangalami peningkatan yang sangat drastis.
Selain itu reformasi saat ini juga, sebenarnya hanya memberi hak politik yang kita kenal dengan pesta demokrasi sedangkan hak ekonomi rakyat semakin di monopolo oleh oligarki. Inilah yang sebenarnya, membuat demokrasi hanya menjadi dagangan oligarki yang memonopoli semua perekonomian rakyat.
Terbukti semuanya, perampasan lahan semakin masif, pendidikan semakin mahal, upah buruh tidak layak, dan lapangan perkerjanaan semakin susah. Artinya, reformasi saat ini sudah di rebut oleh oligarki yang mengontrol semua semua sendi perekonomian negara saat ini.
“Kedepannya kami berharap reformasi bukan sekedar reformasi elite yang lama ke yang baru. Yang kita inginkan adalah kedalutan pilitik dan ekonomi rakyat harus di penuhi oleh negara dan rezim saat ini. Seperti Upah,Tanah,kerja, dan pendidikan sebagai kawajiban dari negara. Selain itu, Reformasi agraria harus dijalankan agar semua rakyat memiliki tempat tinggal yang layak dan negara harus memastikan rakyat memiliki tanah sesuai amanat konstitusi bukan negara menjadi tuan tanah untuk melayani oligarki.” Tegas Ketua GMNI Cabang Jakarta Selatan, bung Dendi.
Ketua Umum SEMMI Jakarta Pusat, Fahmi, menambahkan bahwa hari kebangkitan nasional dan hari reformasi, menjadi satu paket refleksi yang menjadi pijakan untuk melihat kembali segala dinamika sosial politik yang terjadi hari. Tentunya, ini menjadi rangsangan untuk menguji kesadaran kita sebagai bangsa dalam memaknai Hari kebangkitan nasional dan cita-cita reformasi yang pernah diperjuangkan.
“Pada tanggal 22 Mei 2023 besok, kami akan menggelar parlemen jalanan atau demonstrasi dengan seluruh kader OKP dan Cipayung Plus se-DKI Jakarta untuk menunjukkan komitmen kebangsaan dan persatuan serta menagih janji 25 tahun reformasi.” Tutup Fahmi.
