HMI Bekasi Sentil Tim Pengawasan Kementerian PUPR Terkait Viral Jalanan Rusak

Foto jalanan rusak

Redaksi Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi menyoroti perihal kinerja tim pengawas Kementerian PUPR terkait jalanan rusak.

Japong Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi menilai tim pengawasan Kementrian PUPR tidak bisa bekerja terkait beberapa akhir-akhir ini viral jalanan rusak di beberapa daerah contohnya adalah lampung yang saat itu di datangi oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Japong beberapa jalanan rusak di berbagai daerah, seharusnya Kementrian PUPR jeli terhadap hal tersebut lakukan pengawasan terhadap anggaran, lakukan teguran untuk memperbaiki jalanan.

“Aneh saja ada tim pengawasan tapi kelihatannya tidak kerja dan Kepala Menteri juga seolah-olah cuek terhadap hal tersebut, Seharusnya ini menjadi bahan evaluasi. Jalanan itu untuk aktivitas masyarakat, dan membahayakan masyarakat jika terdapat jalanan rusak di berbagai daerah,” kata Japong Kabid PTKP HMI Cabang Bekasi dalam keterangan tertulis Selasa 23 Mei 2023.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan ada beberapa dugaan jalanan yang rusak tidak secepatnya di perbaiki, HMI Cabang Bekasi menyebutkan KPK harus turun tangan mencari kebenaraan dugaan ini dari mulai kementriannya, sampai ke tingkatan provinsi dan kabupaten/kota.

“Hanya dugaan saya, tapi KPK harus melek terhadap hal ini. Kan bisa kita kaji permasalahannya, ada anggarannya tapi tidak ada proses perbaikan, proses perbaikan tapi bahan jalanannya cepat hancur. Ini hanya dugaan saya, tidak ada salahnya saya juga mendorong KPK untuk melek terhadap hal ini,” ujarnya.

“Pak Jokowi harus tegas, coba lakukan evaluasi terkhususnya kepala menteri dan tim pengawasan. Ini juga kelalaian dari mereka, jelas komunikasi ke perangkat lainnya tidak ada. Jadi saya minta bapak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi perihal jalanan rusak, agar di berbagai daerah lainnya bisa diperbaiki,” katanya.

Dia berharap hal ini harus di evaluasi agar seluruh jalanan rusak yang ada di daerah Indonesia bisa diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat dan berbagai aktivitas perekonomian juga berjalan dengan lancar.

Hingga berita diunggah pihak tim pengawasan Kementrian PUPR belum terkonfirmasi.(red)

Pos terkait