Redaksi Jakarta – Menjelang pemilu serentak tahun 2024 nanti, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menyusun strategi untuk menjaga kondusifitas bangsa dan negara.
Korps Bhayangkara diketahui telah membentuk Satuan Tugas Anti Hoax yang dimandatkan untuk melakukan pencegahan penyebaran informasi palsu atau hoax yang meresahkan masyarakat.
Urgensi Satgas Anti Hoax Polri
Menanggapi hal itu, salah satu organisasi pemantau pemilu, Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) menilai langkah Polri membentuk Satgas Anti Hoax sangat urgen untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024.
“Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 lalu, indikator utama yang menstimulasi terjadinya polarisasi sosial adalah masifnya penyebaran hoax di media sosial,” kata Koordinator LSPI, Dinal Gusti Kepada wartawan, di Bogor (Rabu, 24 Mei 2023).
“Menjawab hal itu, hadirnya Satgas Anti Hoax yang dibuat Polri ini membuat kita semakin optimis menyambut pemilu. Ini solusi cerdas agar peristiwa buruk 2019 tidak kembali mengulang,” tegas Dinal.
LSPI : Keterlibatan Masyarakat Permudah Kerja Satgas
Di tempat berbeda, Sekretaris Jenderal LSPI, Deni Wahyudi menilai hadirnya Satgas Anti Hoax Polri perlu mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya organisasi pemantau pemilu.
“Dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 yang kondusif, kinerja Satgas Anti Hoax yang dibentuk Polri tidak akan maksimal bila tidak didukung oleh masyarakat,” ucap Deni kepada wartawan, di Jakarta (24/5/2023).
“Dalam hal ini, peran masyarakat, khususnya organisasi pemantau pemilu sangat penting untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024. Kehadiran mereka sedikit banyaknya mampu mempermudah kerja-kerja Satgas,” tutup Deni.
Himbauan Kapolri
Kapolri mengimbau kepada seluruh santri untuk mewaspadai penyebaran informasi palsu maupun black campaign. Khususnya, di media sosial (medsos). Himbauan itu diperlukan untuk menghindari terjadinya potensi perpecahan bangsa.
“Oleh karena itu tentunya kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para santri untuk betul-betul berhati-hati,” Kata Kapolri Listyo Sigit.
“Jadi, saring sebelum sharing. Sehingga kemudian hal-hal yang bisa memecah belah bangsa, memecah belah persatuan itu harus dihindari,” sambungnya.
Kapolri mengingatkan siapapun pilihan pemimpinnya ke depan, diharapkan tetap bisa menjaga serta mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
“Tentunya siapapun pemimpinnya. Sekali lagi, siapapun pemimpinnya, yang namanya persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Karena siapapun pemimpinnya membutuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat,” tegas Kapolri.
“Persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjalankan program-program nasional ke depan serta, menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian,” pungkas Kapolri.
