Redaksi Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meminta semua pihak untuk tidak mengambil kesimpulan dini terkait dugaan korupsi di Kementeriannya. Dia juga meminta publik untuk tidak mengaitkan penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadapnya dengan politik.
“Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6/2023).
“Kemudian tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum. Sekaligus informasi resmi dari KPK,” katanya, menambahkan
Syahrul mengajak semua pihak memahami konteks status hukum kasus dugaan korupsi di Kementan yang sedang diselidiki KPK saat ini. Dia mengatakan, saat ini prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, artinya KPK sedang mencari peristiwa yang diduga tindak pidana.
“Perlu juga sama-sama kita pahami, proses hukum di KPK saat ini berjalan di tahap penyelidikan. Hal itu berarti penyelidik mencari peristiwa yang diduga tindak pidana,” katanya, menjelaskan.
Lebih lanjut, dia memastikan akan menjalani seluruh proses yang kini tengah berjalan di KPK. Dia berharap agar hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus dugaan korupsi ini.
“Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa saya akan menjalani seluruh aral-rintang ini. Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar,” ucapnya.
Sebelumnya, Mentan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya oleh KPK, Jumat (16/6/2023) terkait kasus dugaan korupsi di Kementeriannya. Syahrul meminta agar pemeriksaan dilakukan pada 27 Juni 2023 karena adanya agenda kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan.
Di mana Mentan Syahrul menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Menurutnya pada forum tersebut, Indonesia sebagai Troika bersama India dan Brazil akan memberikan pernyataan sekaligus penyerahan estafet keketuaan pada Brazil yang akan menjadi Presidensi tahun 2024.
“Kami menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan Internasional tersebut,” ucapnya.
