Redaksi Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti masalah kebocoran 337 juta data kependudukan warga Indonesia dari internet. Hal itu lantaran sumber data diduga berasal dari Dukcapil Kemendagri.
“Menyikapi hal ini, kami akan memanggil saudara Mendagri, Kapolri, dan BSSN. Ini untuk memastikan bahwa kebocoran ini jangan sampai merugikan warga negara kita,” kata Rifqi dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI, Selasa (18/7/2023).
Menurut dia, kebocoran data yang mencapai ratusan juta itu sangat sangat mengkhawatirkan karena masalah kependudukan di Indonesia semakin kompleks. “Isinya bukan hanya nama dan NIK, tetapi hal-hal yang bersifat privat, NPWP, dan seterusnya,” ujar Rifqi.
Ia mengatakan, jika kebocoran data itu benar adanya, hal itu dipastikan mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Karena dikhawatirkan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak asing. “Anda bisa bayangkan data pribadi warga negara kita bisa ditelanjangi. Itu artinya kita dalam situasi yang tidak mudah,” ucapnya.
Apalagi, kalau di antara kebocoran data itu ada pejabat publik di dalamnya, maka hal-hal ini perlu ditelisik secara serius. “Masalah ini jangan dianggap angin lalu,” kata Rifqi.
Menurutnya, kejadian ini perlu mendapat perhatian. Hal itu dikarenakan teknologi yang dimiliki belum aman, di mana kondisi dunia saat ini membutuhkan ketahanan teknologi yang tinggi. “Itu membuktikan bahwa kemampuan kita untuk memiliki pertahanan di bidang siber itu bermasalah,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Rifqi, Komisi II DPR RI akan membicarakan masalah ini dengan lintas Komisi di DPR. Termasuk membicarakan dengan Komisi I yang merupakan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Kemenkominfo, TNI, dan BIN. “Kita akan membicarakan persoalan ini karena masalah ini tidak main-main,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, masalah ini harus dituntaskan karena bisa berdampak pada persiapan Pemilu 2024 yang tinggal tujuh bulan lagi. Karena hal ini dapat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. “Kalau DPT bermasalah kan, hulu dari pemilu bermasalah. Kalau hulu bermasalah, maka hilirnya akan susah diperdebatkan. Di bawah menjadi sengketa, kalau disengketakan maka kita tidak akan menghasilkan pemerintah dan DPR yang legitimate,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan bahwa data berisi 337 juta baris informasi soal warga RI dijual di internet. “Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data,” kata Teguh lewat akun Twitter-nya.
