Redaksi Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukan initial public offering (IPO) atau penawaran umum saham perdana terhadap 2 anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dipenuhi pro dan kontra.
“Aksi korporasi anak usaha Pertamina ini jelas bertentangan dengan UU BUMN dan berpotensi merugikan negara,” ujar Koordinator lapangannAbu Syaman dalam orasinya Kamis, 20 Juli 2023.
“Perubahan status aset dan kepemilikan perusahaan ini yang berbahaya. IPO seolah menjadi strategi pengalihan aset negara di anak perusahaan BUMN. Selain itu, IPO juga bisa menjadi langkah awal privatisasi perusahaan milik negara,” sambungnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa IPO kedua anak usaha tersebut saat ini menjadi prioritas perusahaan. Bahkan IPO dua anak usaha tersebut ditargetkan dapat rampung pada semester 1 2022. Menurut Nicke selain mendapatkan sumber pendanaan dari publik, IPO ini juga diharapkan untuk dapat mewujudkan transparansi perusahaan. Meski demikian, ia belum dapat membeberkan besaran saham yang nantinya akan di lepas ke publik.
Dalam orasi singkatnya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (AMPJ) meminta agar Menteri BUMN dan Dirut Pertamina untuk membatalkan rencana IPO 2 anak perusahaan Pertamina tersebut.
” Mendesak Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirut Pertamina untuk segera membatalkan IPO PT PGE dan PT PHE yang diduga syarat dengan kepentingan dan tindakan KKN untuk menunjang agenda politik pemilu tahun 2025″, tegasnya.
