Redaksi Jakarta – Ajang tukar pengalaman untuk mengatasi permasalah di DKI Jakarta bersama Gubernur (Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals/MGMAC) dan Wali Kota ASEAN (ASEAN Mayors Forum/AMF) 2023, yang berlangsung 1-2 Agustus 2023, di Fairmont Jakarta, telah usai.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah terdapat enam poin kesepakatan yang dideklarasikan bersama para gubernur dan wali kota negara-negara Asia Tenggara.
“Tadi saya sudah sampaikan terkait diskusi dan kesepakatan bersama. Kami juga sudah melakukan penandatanganan deklarasi yang terdapat enam poin,” kata Heru.
Berikut enam poin deklarasi Heru Budi dengan Gubernur dan Wali Kota se-ASEAN:
1. Mengimbau para pemimpin ASEAN untuk meresmikan pertemuan Gubernur dan Wali Kota ASEAN Capitals (MGMAC) serta ASEAN Mayors Forum (AMF) yang menyalurkan aspirasi pemerintah daerah untuk memperdalam proses pembangunan komunitas ASEAN. Inisiatif ini akan berkontribusi pada peningkatan hubungan perkotaan-pedesaan dan peran kota-kota perantara untuk mempercepat transformasi pedesaan dan pemberantasan kemiskinan yang memperkuat efektivitas dan kapasitas kelembagaan ASEAN dalam memajukan integrasi regional sebagai pusat pertumbuhan.
2. Berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif yang mendorong kondisi kehidupan dan peluang ekonomi yang lebih baik serta memastikan akses ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi kepada anak-anak, perempuan, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Inisiatif ini akan mendorong pemerataan dan pembangunan ekonomi dengan menyediakan akses yang lebih luas ke keuangan, kesempatan kerja, investasi ekonomi, dan pasar regional, serta meningkatkan sistem pertanian dan pangan berkelanjutan di kawasan ini dalam jangka panjang.
3. Mempercepat transformasi digital dengan pendekatan yang koheren, harmonis, dan berbasis aturan untuk kebutuhan pengguna akhir dan berbagai pemangku kepentingan serta memastikan bahwa pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat ASEAN dilengkapi dengan keterampilan, kompetensi, dan nilai transformasi digital yang relevan. Kemudian, dukungan untuk pengembangan konektivitas digital yang terjangkau dan berkecepatan tinggi untuk daerah perkotaan, kota perantara, masyarakat pinggiran dan pedesaan dari para Pemimpin ASEAN untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan inovasi digital sangat penting untuk lebih mendorong integrasi ekonomi regional.
4. Berkomitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan lingkungan dengan meningkatkan kerja sama dan kemitraan, lalu memajukan keterkaitan antara aksi iklim dan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.
Lalu jasa ekosistem, implementasi pendekatan berbasis alam atau ekosistem serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mempercepat pencapaian ketahanan berkelanjutan; membuat kota lebih layak huni dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan; dan memprioritaskan investasi pada mobilitas berkelanjutan yang meningkatkan pembagian moda angkutan umum, berjalan kaki dan bersepeda untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan
5. Memperkuat arsitektur kesehatan perkotaan, yang berfungsi sebagai landasan untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN untuk memastikan mekanisme pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan yang lebih efektif untuk menangani secara efektif potensi ancaman kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh munculnya dan penyakit menular yang muncul kembali, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem baik saat ini maupun di masa depan.
6. Mendorong pembiayaan hijau untuk mengembangkan lingkungan yang secara aktif mempromosikan investasi swasta dalam proyek perkotaan berkelanjutan melalui skema pembiayaan inovatif dan campuran yang secara langsung mendanai inisiatif yang dipimpin kota dan bersandar pada masyarakat yang hemat biaya. kemitraan swasta. Dukungan dari para Pemimpin ASEAN untuk menurunkan hambatan dan memberikan insentif bagi partisipasi sektor swasta sangat penting untuk pendanaan proyek perkotaan terkait infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan ketahanan iklim.
