Redaksi Jakata – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI masuk zona tertinggi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 atau Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Heru menyebut, DKI Jakarta meraih skor sebesar 92,59.
Heru menekankan, capaian ini bukan tujuan akhir dari program pencegahan korupsi di Jakarta. Heru menjamin pihaknya terus berupaya agar tata kelola Pemprov DKI akuntabel.
“Pencapaian tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta, tetapi terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal,” kata Heru Budi saat menghadiri acara penandatanganan pakta integritas RAPBD 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (4/7/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, pihakny mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59. Pihaknya juga akan terus mengawal proses perencanaan hingga pengesahan RAPBD DKI.
Sebagai informasi, penandatanganan pakta integritas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi MCP. Program itu yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi.
“Kami KPk memiliki program pencegahan namanya MCP, ada delapan area salah satunya RABPD mulai dari proses sampai di sahkan. Sampai fakta integritas untuk melaksanakan RAPBD dengan anti korupsi. Kita akan pantau pelaksaannya. Itu poin pertama,” ujarnya.
