Redaksi Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tantangan bangsa Indonesia ke depan tidaklah mudah untuk mewujudkan Indonesia maju 2045. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu melaju mewujudkan visi tersebut.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju,” kata Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Kepala Negara mengakui, dalam menghadapi tantangan tersebut pilihan kebijakan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian dan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
“Pemimpin itu harus punya public trust. Karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan,” katanya, mengungkapkan.
“Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa,” katanya, menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi peran dan dukungan semua pihak. Terutama dalam menyelesaikan semua tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju.
Presiden menyebutkan, MPR telah berperan dalam memperkokoh fondasi kebangsaan dan meningkatkan pemahaman ideologi bangsa. “Mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global,” katanya, menjelaskan.
Kepala Negara juga mengapresiasi dukungan DPR dalam mendukung reformasi struktural dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. “Menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024,” kata Presiden.
Sementara DPD, lanjut Presiden, sesuai dengan kewenangannya, juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah. Selain itu juga berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, serta melakukan telaah terhadap sistem tata negara.
Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Presiden, sangat berkontribusi signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran. Begitu juga perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional.
Berikutnya upaya MA dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi dan pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik. Serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.
Kemudian MK dinilai Presiden terbukti semakin cepat menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan pencari keadilan. Sementara KY terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar.
