Redaksi Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, terus berupaya memecahkan masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek. Hal itu sebagaimana diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diputuskan sejumlah langkah. Untuk mengatasi kualitas udara yang semakin memburuk di Jabodetabek.
Menko Luhut menegaskan komitmen pemerintah mengatasi masalah pentingnya solusi lintas sektor. Khususnya untuk menurunkan emisi di Jabodetabek.
“Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor. Yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup, pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat,” kata Menko Luhut, Jumat (18/8/2023).
Untuk mengurangi polusi sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah mewajibkan menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batubara. Selanjutnya, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dikurangi dengan pensiun dini atau pengurangan faktor kapasitas.
Sementara di sektor transportasi, dorongan menggunakan transportasi publik akan membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan kendaraan pribadi. Termasuk pembatasan mobilitas kendaraan pribadi yang perlu diperluas untuk mendorong adopsi transportasi publik.
Selain itu, uji emisi pada proses perizinan dan pengawasan lalu lintas perlu diperketat, termasuk pemberian penalti bagi pelanggar. Kemudian mendorong perusahaan menerapkan pembagian jam kerja guna mengurangi kemacetan.
“Kami terus mendorong penggunaan transportasi publik dan meningkatkan kapasitas transportasi publik pada jam sibuk. Selain itu, kami akan terus mempercepat proses elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi pembakaran,” ujar Menko Luhut.
