Menakar Green Politics Dalam Ajang Pemilu 2024

Andi Maulana. (Foto: Istimewa)

REDAKSIJAKARTA.COM – Pagelaran ajang politik lima tahunan di Indonesia belum dimulai, akan tetapi atensi dan persaingan akan pagelaran tersebut sudah mulai terasa, mulai dari adu ide, gagasan, semboyan, hingga identitas politik. Santer dikabarkan calon Presiden Indonesia untuk pilpres 2024 nanti akan diikuti oleh 3 calon yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketiganya tentu berasal dari partai yang berbeda.

Menariknya, hingga pada saat tulisan ini ditulis tidak ada satupun diantara mereka yang membahas bagaimana kondisi iklim hingga polusi di Indonesia yang saat ini banyak disorot oleh masyarakat dan media massa baik dalam negeri maupun luar negeri. Tak ada satupun pernyataan dari ketiganya yang menyinggung terkait green politik atau politik hijau dalam aksi kampanyenya saat ini.

Lantas, mengapa green politics diperlukan? Jika ketiga Calon Presiden (Capres) ini menyadari bahwa demografi pemilih Indonesia menjelang pemilu 2024 nanti akan mengalami perubahan, hal ini dikarenakan pemilih muda berusia 17-39 tahun diprediksi mendekati angka 60 persen. Di mana para pemilih di usia ini mulai menyadari dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan.

Beberapa akhir waktu ini kita tahu betul bagaimana kondisi udara di beberapa wilayah Indonesia saat ini, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan dampak dari polusi udara yang terjadi di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut mulai dari penerapan bekerja dari rumah, kewajiban untuk uji emisi pada kendaraan, serta himbauan untuk menggunakan masker.

Bacaan Lainnya

Namun tak berhenti di sana, masyarakat mendorong Pemerintah untuk mengatur emisi polusi udara yang dihasilkan oleh sektor Industri. Hal ini dapat dijadikan proyeksi dari green politics sebagai ajang adu ide bagi Capres untuk menggaungkan lebih terbukanya peluang menciptakan pembakit listrik tenaga alternatif seperti tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga matahari.

Terlebih pada beberapa hari yang lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yakni Siti Nurbaya mengungkapkan sumber pencemaran emisi atau penyebab penurunan kualitas udara di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44%, lalu Pembangkit Listrik Tenaga Uap 34& dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga. Hal ini diungkapkannya saat memberikan keterangan pers usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu polusi udara di Istana Presiden pada Senin, 28 Agustus 2023 lalu.

Jika green politics menjadi bagian dari gagasan Capres hal ini berpotensi untuk meningkatkan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan mempunyai peran penting dalam merespon berbagai isu lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, jika Green Politics ini dilakukan oleh Capres, ini merupakan wujud nyata dari kepedulian mereka kepada permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan di bumi ini menghasilkan kepedulian manusia untuk berupaya mencegah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kelangsungan hidup manusia.

 

Penulis: Andi Maulana (Ketua PW IPM Jawa Barat Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

Pos terkait