Redaksi Jakarta – Proyek Strategi Nasional (PSN), Pulau Rempang dengan konsep Eco-City, menajadi sorotan publik. Pasalnya, proyek penggusuran Pulau Rempang mendapatkan penolakan yang massif dari masyarakat Pulau Rempang dan viral di jagat media sosial.
Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta, angkat suara. Menuntut pemerintah untuk bersikap tegas. Dalam hal ini mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN.
“Pemerintah dalam hal ini Presiden harusnya lebih berpihak kepada masyarakat di sana (rempang) yang terancam kehilangan tanah leluhurnya, bukan malah berpihak kepada kepentingan pengusaha dalam hal ini PT Mega Elok Graha (MEG)” kata Ketua DPD IMM DKI Jakarta, Ronaldo Zulfikar. (14/09).
Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti sikap represif aparat kepolisian dalam mengamankan aksi masyarakat Pulau Rempang. Menurutnya upaya Kapolri dalam mewujudkan kepolisian yang humanis hanya sekadar jargon.
“Kami meminta Kapolri untuk tidak tutup mata terhadap situasi yang terjadi di Rempang, sikap represif aparat kepolisian disana sangat tidak mencerminkan konsep polisi humanis yg digemborkan Kapolri,” tegasnya.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA ini menegaskan apabila tuntutannya tidak diindahkan. Pihaknya akan mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan.
“Jika kekerasan terhadap masyarakat Pulau Rempang terus berlanjut dan pemerintah tidak menghentikan PSN ini, maka kami akan bersolidaritas untuk masyarakat Pulau Rempang dan meramaikan jalanan ibukota,” tandasnya.
