Redaksi Jakarta, Jakarta – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian menilai pengerahan aparat hingga 400 personel ke Rempang, Batam, Kepulauan Riau tidak diperlukan.
Saurlin berpendapat polemik relokasi di Rempang menyangkut permasalahan tanah, bukan kriminalitas. Dia menyebut warga yang menolak relokasi juga semata-mata hanya untuk mempertahankan tanahnya.
“Kalau kaitannya dengan tanah seharusnya memang polisi enggak usah masuk, itu urusannya secara perdata bisa dibicarakan secara administratif, enggak ada kriminal di situ,” kata Saurlin di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).
“Orang mempertahankan tanah. Polisi enggak perlu aktif, jadi enggak usah bawa senjata. Polisi di situ perlu memperhatikan posisinya,” imbuhnya.
Dia menilai pengerahan aparat secara berlebihan merupakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pengerahan itu hanya akan menambah eskalasi konflik di Rempang.
“Kita tentu tidak menginginkan adanya eskalasi, pengerahan aparat pasti menimbulkan eskalasi. Dideskalasi saja, aparat ndak perlu terlalu banyak di sana, karena masyarakat posisinya pasif semuanya, tidak aktif,” jelas Saurlin.
Saurlin berkata pendekatan dialog lebih baik ketimbang mengerahkan aparat. Apalagi, kata Saurlin, ini menyangkut urusan konflik lahan.
“Jadi saya kira lebih bagus seperti apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dialogis itu bisa menyelesaikan konflik tanah, enggak ada yang enggak bisa selesai,” tuturnya.
Sebelumnya, Mabes Polri mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, buntut kericuhan yang sempat terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengerahan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang.
“Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” kata Sigit kepada wartawan, Kamis (14/9).
Penambahan personel itu juga dilakukan lantaran dalam dialog antara BP Batam dengan masyarakat, pada Senin (11/9), berakhir ricuh karena diduga tidak mendapati titik temu. (Rj/red).
