Redaksi Jakarta – Para pendiri bangsa telah meletakkan pondasi politik luar negeri Indonesia yang arif dan bijaksana. Diantara pengalaman sejarah Indonesia dan terbelahnya iklim geopolitik dunia pada masa lampau, pada akhirnya membentuk arah politik bebas aktif dengan mempelopori Gerakan Non-Blok (GNB) menjadi penengah yang dikumandangkan secara konsekuen melalui forum-forum internasional.
Pasca perang dingin tahun 1991 yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Pergaulan dunia tidak lagi berjualan pengaruh atau trading in influence dengan dua landasan ideologi yang kontras antara liberalisme dan sosialisme, kini poin kedua setelah perdamaian dunia, interaksi negara-negara dunia berkembang ke arah motif kerjasama perekonomian.
Indonesia sebagai bagian dari warga dunia harus melakukan upaya-upaya sistematis untuk menegaskan posisi dan berdiplomasi secara tegas, hati-hati namun terbuka guna mampu menunaikan cita-cita tentang ketertiban serta perdamaian dunia yang tentu dilatarbelakangi oleh kesejahteraan dengan kerjasama bilateral saling menguntungkan antara negara maju dan berkembang.
Untuk menyuarakan gagasan Indonesia tentang bagaimana arah dunia masa depan tentu akan lebih efektif melalui forum-forum internasional. Dalam percaturan dunia, Indonesia dianggap sebagai negara strategis di kawasan Asia Tenggara yang sering dilibatkan dalam organisasi multilateral.
Jika dicacah sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia menorehkan berbagai hasil diplomasi dan konvensi internasional yang sangat penting sebagai modal awal menuju negara maju.
Modal tersebut dapat terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi negara-negara dunia, antara lain adalah kembali terpilihnya Indonesia untuk keempat kali sebagai Dewan Keamanan (DK) Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019-2020. Kemudian Indonesia dipercaya memegang Presidensi G20 tahun 2022 yang merupakan forum multilateral beranggotakan negara-negara dengan 80% produk domestik bruto (PDB) dunia.
Dalam G20 Indonesia menyerukan pentingnya berkolaborasi bukan hanya negara anggota G20 namun juga negara-negara dunia, bukan hanya bermanfaat bagi negara-negara maju, namun juga bermanfaat bagi negara-negara berkembang, baik dalam bidang arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi.
Lalu Indonesia diundang dalam KTT G7 2022 Berlin dan 2023 di Hiroshima sebagai partner countries representasi negara berkembang yang menyampaikan pesan penting untuk meminta negara-negara maju menghentikan diskriminasi dan kebijakan monopoli terhadap komoditas negara berkembang, serta transformasi pengelolaan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan oleh negara berkembang itu sendiri.
Tantangan keberhasilan politik luar negeri Indonesia dinilai baik untuk pijakan membentuk sebuah hubungan yang saling menguntungkan antar dua negara yang saling membutuhkan. Karena dunia telah bertransformasi, untuk dapat beradaptasi dengan iklim investasi pemanfaatan transisi digital maupun transisi energi pengelolaan sumber daya alam.
Untuk menciptakan lalu lintas investasi yang berjalan dengan lancar, maka diperlukan stabilitas politik dunia. Dunia harus serius bicara perdamaian dan kemanusiaan, jika kita mengulas atas dasar apa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) didirikan karena kita mengetahui bahwa daya rusak peperangan tidak akan memenangkan siapa pun.
Pasca KTT Asean 2023 di Jakarta, Indonesia menegaskan posisi ASEAN sebagai jangkar stabilitas dan sekaligus marching perdamaian dunia, kembali menjadi tantangan apakah Indonesia mampu terus mempertahankan gaya inklusivitas sebagai negara strategis episentrum pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.
Kemajuan Indonesia kedepan akan sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antar negara kawasan dan negara mitra seperti apa yang dihasilkan dalam ASEAN Concord IV untuk mampu bersatu dalam menentang upaya instabilitas geopolitik dunia, perbaikan infrastruktur kesehatan global, dan akselerasi pusat pertumbuhan perekonomian di kawasan agar hubungan bilateral maupun multilateral dapat berdampak positif terhadap rakyat di Asia Tenggara.
Politik bebas aktif Indonesia merupakan kunci untuk dapat membangun relasi yang seimbang dengan negara lain dalam upaya memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, penguatan konvensi internasional pasca KTT ASEAN 2023.
Yefri Febriansah, S.H.
Ketua PB HMI Bidang Hukum dan HAM
