Redaksi Jakarta – Gerakan Persatuan Masyarakat OKU DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 22/09/2023.
Mereka meminta BPKP untuk praktik pemenangan lelang terkait pengadaan barang dan jasa PUPR dan PERKIM di Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan.
Gerakam Persatuan Masyarakat OKU DKI Jakarta menduga keterlibatan IT yang di pasangkan oleh oknum LPSE Kab. OKU untuk panitia pengadaan barang dan jasa agar LPSEB tidak bisa mengakses saat jadwal upload dokumen pemasaran.
“Kami Menduga pula adanya post bidding pada paket-paket yang dimasuki oleh peserta diluar lelang tidak sesuai arahan yang berlaku” ujar Mahameru selaku korlap (22/09/2023).
BPKP diduga membiarkan adanya perlindungan yang sengaja di berikan kepada beberapa pihak membuat instusi ini tidak memiliki nilai integritas terhadap pemberantasan KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ( KKN)terhadap para oknum yang terlibat,
INSTITUSI SEBESAR BPKP yang seharusnya menjadi pilar atas pengawasan pembangunan Indonesia khususnya di wilayah KAB. OKU Menjadi bahan permainan oleh satu maupun dua oknum yang diduga kuat memiliki hubungan khusus kepada para pemihak bangku kekuasaan terkait. informasi yang kami temui, di KAB. OKU terjadi suap menyuap, pelaporan masyarakat, sidak dprd oku menemukan permainan
Dengan adanya pertmbangan dan laporan dari masyarakat KAB. OKU.
“Kami yang tergabung dalam GERAKAN PERSATUAN MASYARAKAT OKU JAKARTA mempertanyakan ada apa dibalik semua permainan yang merugikan masyarakat kami Peran BPKP dalam hal ini haruslah tegas dalam memberikan pengawasan kepada LKPP dalam menuntaskan persaingan usaha yang Tidak sehat di KAB. OKU yang kami duga kuat memiliki unsur KOLUSI dan NEPOTISME sehingga terjadi ketimpangan antara masyarakat terhadap para segelintir oknum” ujar korlap
Terakhir Massa Membacakan tuntutan.
1. TANGKAP OKNUM LPSE KAB OKU YANG DIDUGA TELAH MEMASANG TENAGA IT DALAM PROSES PEMENANGAN LELANG
2. MENGUTUK KERAS AKSI KKN DALAM PROSES PEMENANGAN LELANGDI KAB OKU YANG MEMBUAT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN MERUGIKAN MASYARAKAT
3. MENDORONG BPKP UNTUK TEGAS MENGAWASI KLPP
4.MEMINTA KLPP UNTUK MENGUSUT TUNTASKAN OKNUM YANG BERMAIN DALAM PROSES PEMENANGAN LELANG DI KAB OKU.
