Jakarta – Front Pejuang Demokrasi, mengevaluasi kinerja Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, pasca lebih dari 100 hari menjabat.
Berdasarkan hasil kajian yang dimuat dalam naskah akademik, FPD mendesak kepada Listyo Sigit Pranowo agar segera menonaktifkan atau mencopot Karyoto karena dinilai tidak merepresentasikan Polri yang Presisi. Tuntutan tersebut merupakan buntut dari kasus ataupun sengketa yang selama ini ditangin oleh Karyoto baik sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK maupun sebagai Kapolda Metro Jaya.
Azzuhri Rauf selaku Ketua Umum Front Pejuang Demokrasi, menyoroti keras berbagai indikasi atau dugaan yang mengarah pada adanya suap, gratifikasi, maupun pemerasan yang dilakukan langsung oleh Karyoto. Ia juga mengkritisi bahwa dalam menjalankan tugas selama ini Karyoto tidak bekerja secara maksimal.
“Pasca 100 hari kerja Irjen Karyoto, kami menilai bahwa banyak persoalan khususnya di wilayah Kamtibmas Polda Metro Jaya yang masih mandeg. Kami juga mencurigai ada dosa masalalu bahkan sampai saat ini bahwa ada dugaan kuat Karyoto seringkali melakukan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Ungkap zuhry. Jumat, (06/10/2023).
Pasalnya, Karyoto diangkat sebagai Kapolda juga dinilai sarat akan muatan politik sehingga jauh dari prinsip-prinsip Presisi.
“Toh beliau dipromosikan menjadi Kapolda juga tidak atas pertimbangan profesionalisme. Bahkan pengangkatannya jauh dari kultur Polri, tidak sesuai SOP dan juga Regulasi. Wajar jika masyarakat menilai Karyoto tidak punya konsep untuk memimpin Polda Metro Jaya karena ia juga tidak pernah menjabat sebagai Kapolda” Tegas Azzuhri Rauf.
Ketua umum FPD tersebut menambahkan bahwa untuk saat ini citra kepolisian jauh dari kata baik. Karena itu, harus ada ketegasan dari Jenderal Listyo Sigit Pranowo untuk mencopot setiap oknum yang bermasalah yang tidak menunjukkan kinerja yang baik.
“Biar lebih fair dan profesional, harusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memangil dan mengevaluasi Kapolda Metro Jaya. Beliau layak dinonaktifkan karena terindikasi kuat terlibat dalam KKN. Selain itu Karyoto juga tidak mampu menyelesaikan berbagai peristiwa yang berada di wilayah Polda Metro Jaya secara tertib hukum.” Pungkas, Azzuhri
Azzuhri Rauf berharap, banyak kasus besar yang harusnya diselesaikan, namun nampaknya tidak ada keseriusan dari Irjen Karyoto untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada baik sebelum ia menjabat. Sebagai tindak lanjut dan pertanggungjawaban untuk menyelesaikan kasus sebelumnya, maupun kasus-kasus ketika Karyoto menjabat sebagai Kapolda.
“Semoga dengan adanya kritikan dan aksi unjuk rasa nantinya pada Senin mendatang, Irjen Karyoto dapat bekerja secara serius dan optimal agar tidak ada lagi kasus yang mandeg sehingga tidak ada lagi hastag #CopotKaryoto. Dan agar citra Polda Metro Jaya dapat dinilai berintegritas, transparan, serta kredibel, maka Karyoto harus terbuka dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan yang akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mengusut berbagai indikasi masyarakat terhadap Karyoto melalui aksi evaluasi pasca 100 hari kerja yang saat ini kurang lebih sudah 180 hari.” Tutup Ketum FPD.
Ia juga mengimbau serta mengajak seluruh masyarakat, aktivis, dan media yang berada di Jabodetabek untuk membersamai gerakan tersebut pada Senin, 09 Oktober 2023, yang bertempat di Mabes Polri dan Gedung KPK.
