REDAKSI JAKARTA – Kejaksaan Agung hingga kini masih menelusuri bukti dugaan aliran dana kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sayangnya, rekaman Closed Circuit Television atau CCTV yang diduga berisikan momen penyerahan uang ke pihak perantara Komisi I DPR dan BPK terkait perkara korupsi BTS tersebut dikabarkan hilang.
“CCTV itu biasanya hanya berlaku sebulan. Setelah itu tertimpa (rekaman selanjutnya),” tutur Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo seperti dikutip Selasa, 3 Oktober 2023.
Keterbatasan kapasitas rekaman CCTV itu membuat tim penyidik tidak mendapatkan salinan video yang diduga berisikan peristiwa penyerahan uang kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke pihak perantara Komisi I DPR dan BPK.
Meski begitu, Ari Prabowo menegaskan Kejagung tetap berupaya membuktikan dugaan tersebut dengan cara lain dengan mengejar alat bukti selain dari keterangan saksi.
“Pasti terus kita kejar. Kita cari terus. Urusan ketemu atau enggak, nantilah, strategi penyidikan,” ia menandaskan.
Sebelumnya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022 kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).
Dalam sidang terungkap adanya aliran uang yang masuk ke Komisi I DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uang yang masuk ke Komisi I DPR berjumlah Rp70 miliar, sementara ke BPK sebesar Rp40 miliar.
Hal itu terungkap dari kesaksian Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama.
