REDAKSI JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Poros Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PPMI) hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemenkopolhukam RI Jakarta Pusat. (02/11).
Diketahui aksi tersebut dalam bentuk menyikapi atas adanya gelombang kelompok yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah seharusnya sudah tidak lagi menjadi perdebatan oleh publik, apalagi ada sentimen kepentingan tertenu.
“Kita sama-sama tahu bahwa putusan MK ini sifatnya Final and Binding, artinya pertama dan yang terakhir atau Inkracht Van Gewijsde (berkekuatan hukum tetap)”. Kata Anugerah selaku orator aksi kepada awak media.
“Lalu kenapa demikian ini muncul seorang Usman Hamid dan bersuara seakan memprovokasi masyarakat untuk melawan putusan MK tersebut”, lanjut Anugerah.
Anugerah menyebut bentuk perlawanan yang dilakukan Usman Hamid tersebut yakni dengan gerakan Deklarasi Maklumat Juanda. Karena kuat dugaan bahwa Deklarasi Maklumat Juanda ini upaya untuk menyerang pemerintah terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Kemudian, Anugerah membaca dalam beberapa berita media bahwa Usman Hamid ini kan selalu berkoar-koar mengaku pembela HAM dan pernah sampaikan Rapor Merah kepada Jokowi terkait masalah HAM, sampai gerakan LGBT pun dia bela dan dia lindungi berdasarkan atas nama HAM.
“Hari ini Usman Hamid bicara lagi soal Politik dan hukum yang sedang berkembang, Apa layak seorang pendukung LGBT bicara soal HAM dan Politik apalagi bicara soal Hukum?, Inikan seperti sedang mengolok-olok”. Tegas Anugerah.
Jadi, pesan yang kami sampaikan kepada Usman Hamid supaya tidak memperkeruh suasana lewat tindakannya yang provokatif yang sarat kepentingannya sendiri serta kelompoknya. Tambahnya.
“Meminta Menkopolhukam RI untuk menertibkan Usman Hamid Direktur Amnesty Internasional dan aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas, karena jika dibiarkan maka akan semakin banyak masyarakat yang terprovokasi.”, tutup Anugerah. (Red)
