BUMD DKI Jakarta dan Perpadi Dukung Program Kementan RI

Pertemuan antara Menteri Pertanian bersama Food Station dan Perpadi di Gedung A Kementerian Pertanian

REDAKSI JAKARTA – PT Food Station Tjipinang Jaya (Food Station) yang merupakan BUMD Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pengusaha Pedagang Beras dan Penggilingan Padi (Perpadi) mendukung program Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi padi dan jagung.

Hal itu tertuang dalam pertemuan antara Menteri Pertanian bersama Food Station dan Perpadi di Gedung A Kementerian Pertanian pada 7 November 2023.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan mendorong pertumbuhan produksi padi dan jagung melalui pemanfaatan lahan rawa yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam siaran pers Food Station yang diterima Rabu (8/11/2023), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membangun sektor pertanian yang gemilang dan cemerlang. Dia berharap, produksi padi dan jagung bisa mencapai swasembada.

Bacaan Lainnya

“Jalan menuju swasembada harus kita lakukan dari sekarang untuk menekan kebijakan impor. Jadi kita harus mandiri dan berdiri di kaki sendiri,” jelas Amran.

Ketua Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan Perpadi pasti mendukung apa yang menjadi kebijakan dan langkah-langkah Kementerian Pertanian seperti peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan rawa,” katanya.

Sutarto juga mengatakan, kolaborasi pemerintah dan pengusaha penggiling padi sangat penting untuk memastikan produksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Salah satunya dengan merevitalisasi penggiling berskala kecil dengan memanfaatkan layanan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami memohon kepada Pak Menteri (Pertanian) untuk bagaimana supaya penggilingan padi yang kecil-kecil itu direvitalisasi. Salah satu yang kita usulkan tentunya berilah kesempatan untuk memperoleh kredit yang mudah dan murah seperti KUR,” katanya.

Pamrihadi, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya menyampaikan harapannya dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian saat itu yaitu adanya pembatasan alat produksi untuk satu entitas usaha agar dibatasi kapasitas produksinya sehingga pengusaha penggilingan yang besar tidak mematikan para penggilingan kecil serta dapat merangkul penggilingan kecil agar tetap bisa hidup, tumbuh bersama.

Saat ini dari puluhan ribu jumlah penggilingan di Indonesia diperkirakan memiliki kapasitas produksi beras Inlet (dari bahan baku) Gabah Kering Panen (GKP) 94 juta ton per tahun.

Namun volume produksi GKP dari petani per tahun diperkirakan hanya sebesar 54 juta ton, sehingga terjadi saling rebutan bahan baku diantara penggilingan padi tersebut.

Bagi pengusaha penggilingan besar yang memiliki modal besar dan kapasitas mesin yang besar, tentu saja akan banyak menyerap bahan baku dari para petani dengan jumlah yang sangat besar sehingga penggilingan kecil tidak kebagian bahan baku yang pada akhirnya mereka akan bangkrut.

Pamrihadi juga mengatakan sangat mendukung kebijakan Kementan untuk meningkatkan volume produksi gabah kering melalui kemudahan dalam pemberian pupuk bersubsidi untuk petani, pemberian KUR pengusaha penggiling padi nasional serta konversi lahan untuk menjadi lahan pertanian.(***)

Pos terkait