LSPI Wanti-wanti Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024, Harap Tak Sekedar Jargon Belaka

Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) sebagai Lembaga Pemantau Pemilu yang terakreditasi di Bawaslu RI. (Foto/Ist)

REDAKSI JAKARTA – Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) sebagai Lembaga Pemantau Pemilu yang terakreditasi di Bawaslu RI berharap TNI-Polri menjunjung tinggi netralitas dalam setiap rangkaian agenda Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Rahman perwakilan Kornas LSPI mengatakan, bahwa lembaganya yang fokus akan pemantauan pemilu memastikan untuk memantau, mengawasi, dan memastikan keberlangsungan proses pemilihan di tingkat nasional hingga daerah berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Persoalan netralitas TNI-Polri di setiap tahapan pemilu jangan hanya sekedar jargon belaka, namun perihal ini harus diterapkan dan dikawal bersama sebagai bentuk demokrasi kita sudah lebih dewasa.” kata Rahman. (01/10).

Menurutnya, TNI dan Polri harus berupaya membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pemilu tanpa adanya bentuk intervensi selama proses berlangsungnya pemilu.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, LSPI pun mendorong keterlibatan TNI dan Polri sebagai pelaksana harus berupaya membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pemilu. Agar tidak ada tindakan kekerasan dan pelanggaran untuk mengawal pelaksanaan Pemilu berkualitas, damai, dan aman.

“Sebagai wujud pemantau pemilu yang efesien memang perlunya ditingkat kembali kolaborasi antar lembaga serta penguatan disetiap inspektorat ASN/TNI-Polri, penyelanggara pemilu dan badan lainya dalam pencegahan dan pengawasan serta penindakan soal netralitas pemilu.”, papar Rahman.

Begitu juga dengan aparatur sipil negara (KPU) dan penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Pihaknya mendesak semua pihak yang dilarang mengikuti kontestasi Pemilu untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan khusus kepada TNI-Polri terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kedua instansi tersebut diminta menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, dengan cara menjaga netralitas.

Sebelumnya, Presiden Joko Wiododo meminta aparat negara mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, hingga Polri untuk netral dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024.

Jokowi juga meminta supaya aparat negara tersebut benar-benar tak memihak.

“Kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik sampaikan baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi mengingatkan bahwa aparat negara harus benar-benar mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. (**)

Pos terkait