REDAKSI JAKARTA – Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bisnis dan Pariwisata Kemendikbudristek mengadakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024.
Sosialisasi ini mengundang perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta melibatkan ratusan pegawai ASN dan non-ASN instansi tersebut di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Kepala BBPPMPV Kemendikbudristek Bispar Sabli mengatakan, sosialisasi ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa ASN harus netral dalam menyongsong Pemilu 2024.
“Kami sudah menginformasikan kepada seluruh pegawai, ASN wajib untuk netral, tidak memihak ke mana-mana. Karena, siapa pun terpilih akan menjadi pemimpin kita,” kata Sabli di lokasi, Kamis (11/1/2024).
Sabli menegaskan, semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu wajib menjadi acuan bagi para pegawai.
Ia juga menegaskan bahwa dalam instansinya tidak akan ada politik praktis, misalnya pegawai yang bersentuhan dengan kampanye baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.
“Kami tidak melarang para ASN untuk mendapatkan informasi soal visi dan misi. Tetapi, yang kami imbau, untuk tidak menyebarkan kembali informasi itu atau pun memihak kepada pasangan tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag TU BBPPMPV Bispar Nana Halim menegaskan setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu 2024.
Tetapi kata dia, seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk netral.
Terkait batasan netralitas, pihaknya sengaja menghadirkan Anggota Bawaslu RI Puadi, untuk menyampaikan materi lengkap soal apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan para ASN.
“Sosialisasi yang disampaikan Bawaslu menjadi sangat penting bagi kami. Sehingga tahu, batasan mana saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan sebagai pegawai pemerintah,” jelasnya.
