REDAKSI JAKARTA – Ketua umum holistik Institute M. Nur Latuconsina menegaskan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan ‘Mencari pemimpin yang melanjutkan Estafet Presiden Jokowi’ ini jika ditafsirkan tidak mengarahkan dan tidak ada keberpihakan kepada Paslon manapun.
“Kita tahu sendiri siapapun pemimpin kedepan harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi,” ujar M Nur sapaan akrabnya dalam keterangan pers, Jumat (12/1/2024).
Latuconsina menambahkan ucapan Kapolri soal kepemimpinan berkelanjutan, bukan untuk mengarahkan, apalagi menggiring opini, untuk medukung capres-capres tertentu.
Melainkan, kata Latuconsina, ucapan Jenderal Sigit terkait dengan estafet kepemimpinan nasional yang berkelanjutan itu adalah umum.
“Yang dimaksud adalah, keberlanjutan dari sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya,”
Lebih lanjut Latuconsina menekankan, dalam UU 7/2017 dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi netral yang tidak berpihak ke paslon manapun.
“Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang berbunyi; Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih,” jelasnya.
Selain UU 7/2017, Latuconsina juga mengutip Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
“Dalam UU ini dengan jelas menegaskan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,” lanjut Latuconsina.
Jadi, sambung Pria dengan sapaan akrab Rheno itu, mengatakan bahwa pihak manapun jangan menafsirkan statement Kapolri tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan politik.
“Mari bersama kita support Polri untuk menjadi aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam jalannya Pemilu,” pungkas M. Nur Latuconsina. (***)
