REDAKSI JAKARTA – Pemerhati pertanian Muhammad Andri Perdana menyarankan, perlunya melakukan reformasi kebijakan untuk meminimalkan ketergantungan impor beras. Salah satunya harus dilakukan fleksibilitas dalam penyerapan beras yang dilakukan Bulog.
“Harganya tentunya harus mengikuti pasar secara fleksibel,” kata Andri dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Sabtu (13/1/2024). Selain itu, kata dia, dalam masalah beras ini Bulog harus melihat kondisi di masayarakat.
Menurutnya, seluruh stok dan hasil panen beras itu harus dipenuhi oleh Bulog sebelum dipenuhi pihak swasta. “Jadi syaratnya harus difleksibelkan juga,” ucapnya.
Tidak hanya itu, kata dia, harga penyerapan beras dari petani juga harus diperhatikan. Dimana harga yang ditetapkan harus fleksibel.
“Itu yang saya maksudkan,” kata Andri. Lebih lanjut, Andri mengatakan, impor beras dilakukan karena adanya alih fungsi lahan hingga teknologi pertanian yang belum berkembang.
“Tetapi terkadang faktor El Nino menjadi alasan kurangnya produksi beras kita,” ujarnya. Di sisi lain, ia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengupayakan swasembada pupuk bagi pertanian.
Hal ini untuk melepaskan pertanian Indonesia dari pupuk impor. “Untuk bisa terlepas dari ketergantungan tersebut yang paling bisa dilakukan adalah dengan hilirisasi pupuk,” ujarnya.
Ia mencontohkan harga pupuk di Rusia murah karena negara itu melimpah komoditas gasnya. Karena pembuatan pupuk dibutuhkan energinya seperti gas tersebut.
“Di Indonesia sebeneranya energi kita bisa untuk memenuhi untuk membangun pabrik amonia. Karena menggunakan teknologi energi terbarukan,” ucapnya.
