REDAKSI JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Aminurokhman meminta Kemendagri mengevaluasi permasalahan di berbagai daerah, terkait netralitas ASN dan Penjabat (Pj) kepala daerah. Hal ini ia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
“(Tindakan ASN dan Pj kepala daerah) ini tidak mungkin terjadi, ketika tidak ada perintah, saya pastikan ini terjadi. Di mana ada bawahan berani berinisiatif kalau tidak diiyakan oleh pimpinan,” tegas Amin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).
Ketidaknetralan para Pj kepala daerah, dianggapnya sebagai penghinaan atas komitmen yang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR.
“Maka dari Kemendagri, kami meminta Pj-pj yang seperti ini dievaluasi, karena sudah menyimpang dari komitmen yang sudah dibahas di Komisi II,” ucapnya.
Anggota Komisi II lainnya, Saan Mustopa menilai netralitas yang terjadi hari ini seakan sudah bermuara kepada politisasi.
“Dia (Kemendagri dan Bawaslu) harus mampu mencegah, mengendalikan dan bahkan memberikan tindakan atas perilaku ASN yang tidak netral,” tegas Saan.
“Komitmen ini penting, terutama dari pemerintah dalam hal ini adalah Kemendagri. Dan Bawaslu tentu ada atau tidak ada laporan, hal yang kasat mata itu, mestinya dia bisa memproses,” lanjutnya.
Ia bahkan menyatakan terkait pengangkatan Pj kepala daerah, seharusnya memegang prinsip clean and clear. Jangan sampai keberadaan mereka, tutur dia, malah jadi sumber masalah.
“Prinsip clean and clear itu terkait dengan soal komitmen, dia untuk menjaga, mempertahankan netralitasnya sebagai Pj dan dia juga mampu untuk mencegah, dan tidak mempertontonkan kepada publik dan itu akan mengurangi kadar atau kualitas pemilu kita,” terangnya.
Jika para ASN dan Pj kepala daerah tak mampu menjaga hal ini, lanjut dia, tentu legitimasi pemilu akan diragukan oleh publik. “Karena ketidakmampuan pemerintah yang tidak bisa mencegah yang namanya netralitas, karena dia menjadi bagian dari itu,” tandas Saan.
