REDAKSI JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku ragu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bergerak cepat terkait keriuhan temuan beras bantuan sosial (bansos) berstiker paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Mengingat, tutur dia, presiden sudah menyatakan diri boleh memihak dan berkampanye di 2024. “Jokowi selama ini sudah tunjukkan keberpihakan pada Prabowo dan putranya Gibran, terbukti banyak anggota kabinet yang secara terang kampanyekan Prabowo bahkan dalam kondisi tanpa cuti,” ucap Dedi kepada Inilah.com, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Akan tetapi, menurutnya, sikap Jokowi bisa saja berubah jika publik satu suara untuk membuat persoalan ini jadi terang benderang. “Tetapi, meskipun kita meyakini Jokowi akan membela Prabowo, tetap saja desakan untuk presiden bersikap adil harus terus disuarakan,” ucapnya.
Meski begitu, Dedi mengatakan ada banyak kemungkinan kabar ini berasal dari isu liar. Satu sisi memang bisa jadi seperti narasi yang beredar, namun publik juga mesti cerdas, karena bisa saja itu beras milik timses atau bagian dari hoaks jelang pencoblosan.
Sebelumnya, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah sempat mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah. Hal ini makin kentara setelah tersebarnya foto-foto di media sosial X (Twitter), yang menunjukkan adanya bansos beras dari Bulog yang bersumber dari cadangan besar pemerintah (CBP), namun ditempeli dengan stiker Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, ada pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.
