REDAKSI JAKARTA – Aspirasi Milenial Maluku Indonesia (AMMI) turut menyikapi soal usulan Hak Angket DPR yang di usulkan oleh sejumlah partai pengusung calon presiden dan wakil presiden 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud.
Menurut Fauzan Ohorella, Koordinator Nasional AMMI, bahwa usulan itu malah makin memperkeruh situasi dan suhu politik tanah air akan semakin tinggi. Pasalnya, Hak Angket hanya sebatas untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh lembaga Pemerintah.
“Poinnya, misal Hak Angket DPR betul menemukan bukti pelanggaran dalam pemilu 2024, apakah bisa membatalkan hasil pemilu, kan tidak. Karena putusan hasil pemilu hanya bisa di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi.” Ujar Fauzan Ohorella (24/02/2024)
Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra ahli hukum tata negara. Bahwa Hak Angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu, sebab hal itu adalah wewenang MK sedangkan DPR hanya bisa melakukan investigasi dan penyelidikan dengan Hak Angket.
“Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket, Penyelenggara pemilu adalah KPU. UUD 1945 menjelaskan bahwa KPU adalah; lembaga negara yang mandiri (independen) pemerintah gak ikut campur.” Ucap Yusril dalam kuliah umum di FHUI (23/02/2024)
Selain itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga menjelaskan, bahwa silahkan DPR selidiki soal dugaan pelanggaran dalam pemilu. Apabila dalam angket itu ditemukan terdapat cawe-cawe oleh pemerintah maka itu bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Presiden ada cawe-cawe atau tidak. Kalau memang sekiranya hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, Hak Angket itu akan beri rekomendasi kepada APH untuk ambil satu tindakan. Tapi tidak bisa menggugurkan hasil pemilu 2024.” Tambahnya
Sebagai penutup, Fauzan Ohorella yang rupakan fungsionaris DPP KNPI Bidang Polhukam itu juga menyesalkan usulan Hak Angket yang berpotensi malah perkeruh situasi dan tensi suhu politik tanah air.
“Khawatir kami, usulan itu bukan malah jadi solusi tapi malah bakal menimbulkan chaos dan perkeruh situasi politik ditengah masyarakat.”
Menurutnya, hasil angket itu juga hanya untuk kepentingan kontestan pemilu presiden dan wakil presiden, bukan seutuhnya kehendak dari rakyat.
“Padahal menurut kami, usulan itu hanya untuk kepentingan paslon 01 dan 03. Bukan sepenuhnya buat rakyat.” Tutup dia
