REDAKSI JAKARTA – Ratusan massa aksi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam Seruan Rawamangun Memanggil digelar untuk menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya.
Dari pantuan, mahasiswa mulai melakukan aksi bakar ban di kawasan Jalan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu sore, 28 Februari 2024.
Aksi long march turun ke jalan tersebut disebut sebagai Aksi Rawamangun Bergerak yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak).
Ratusan mahasiswa yang didominasi mengenakan almamater hijau berjalan bersama dengan didampingi sejumlah dosen dan sivitas akademika UNJ.
Mereka berjalan sembari membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan pesan dan kritik atas keresahan kondisi negara saat ini.
“Pemerintah kamu jahat,” tulis spanduk yang dicoret menggunakan cat semprot.
“Bangkit melawan atau tunduk tertindas,” tulis spanduk lainnya yang dibentangkan mahasiswa.
Dari sekian banyak spanduk yang dibentangkan, mahasiswa tersebut menampilkan spanduk di barisan paling depan dengan kalimat yang lebih panjang. Mereka turun ke jalan sebagai upaya menuju kekuasaan rakyat.
“Kami ditempa bukan untuk merebut kuasa, tetapi bersama menuju rakyat kuasa,” tulis spanduk tersebut.
Selain UNJ, terdapat beberapa kampus lainnya seperti Universitas Jayabaya dan kampus lainnya, namun massa mayoritas datang dari UNJ.
Selain mengenakan almamater, massa memakai semacam bandana berwarna hitam. Orasi maupun puisi protes terus dikumandangkan hingga titik pemberhentian terakhir di depan pintu kampus utama UNJ yang berada di Jalan Pemuda.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ) Tsabit Syahidan menegaskan UNJ satu suara menuntut pemakzulan Presiden Jokowi.
Hal ini disampaikan Tsabit setelah turut memimpin aksi unjuk rasa di Jalan Pemuda, Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang salah satu tuntutannya adalah menurunkan Jokowi dari jabatan presiden.
“Hari ini demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan sivitas akademika itu salah satu tuntutannya adalah untuk memakzulkan Pak Jokowi,” kata Tsabit di lokasi, Rabu (28/2/2024).
Dosen UNJ Ubedilah Badrun sebagai salah satu massa aksi itu mengatakan, pihaknya menangkap bahwa masalah naiknya harga beras salah satunya adalah akibat dari carut marut masalah Pemilu yang Presiden Joko Widodo ikut campur di dalamnya.
“Kekacauan harga beras ini akibat dari tata kelola beras yang tak beres. Siapa yang ngelola beras? Pemerintah. Kenapa nggak beres kelola pemerintahnya? Karena beras ada yang difungsikan tidak untuk fungsinya,” ujar Ubedilah kepada wartawan di lokasi aksi, Rabu (28/2).
“Misalnya ada bagi-bagi beras jelang pemilu, dan seterusnya,” sambungnya.
Analis sosial politik itu juga menyebut bahwa kemampuan pemerintah dalam memproduksi beras juga bermasalah.
“Senangnya impor. Siapa yang untung tuh? Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Di atas mendag, ka bulog, siapa dia? Joko Widodo,” tegasnya.
“Saya harus katakan itu biar Jokowi mengerti itu persoalan serius. Kalau dibiarkan ini bencana besar untuk negeri ini,” tandas Ubedilah.***
