REDAKSI JAKARTA – Luluk Nur Hamidah Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Dapil Jateng IV, tak sependapat dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengenai persoalan tingginya harga beras adalah hal yang wajar saja, karena akan menguntungkan petani.
“Kalau alasannya itu, menurut saya agak sedikit kurang relevan ya, karena yang menentukan harga beras itu juga bukan petani. Kalau petani menikmati hasil itu dari harga gabah,” tegas Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
Luluk menyatakan bahwa harga gabah tak ekuivalen dengan harga beras.
“Tapi harga gabah itu berapa sih yang dinikmati oleh petani? Sementara kenaikan harga beras itu udah ada balnya harga gabah,” sambungnya.
Politisi PKB mencontohkan, jika harga gabah Rp7.500 kemudian harga beras Rp16 ribu, lalu selisih keuntungan tersebut apakah memang untuk petani, pedagang atau justru produsen beras?
“Jadi menurut saya, pemerintah jangan kemudian (bersikeras bahwa) semua ini seolah-olah demi keuntungan petani, tetapi kemudian di sisi yang lain, petani juga yang dipersalahkan produktivitasnya turun,” kata Luluk.
“Jadi cara pemerintah mengambil tanggung jawab itu, enggak bisa dengan cara kayak gitu menurut saya,” ucap Luluk.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan wajar saja terjadi kenaikan harga beras, karena inflasi pun masih cukup terkendali.
“Kan (kenaikan harga beras) berdampak ke inflasi, daya beli. Dulu juga inflasi bagus, inflasi kemarin kan bagus naik sedikit kan diimbangi dengan komoditas lain terkendali, aman,” ucap Amran dalam wawancara eksklusif bersama CNN, dikutip Rabu (6/3/2024).
Ia bahkan menyatakan dengan naiknya harga beras, justru akan memberi ruang dan pendapatan berlebih bagi petani.
“Beri waktu berlebaran, karena petani tidak punya gaji ke-13. Petani tidak punya bonus THR, THR-nya petani adalah kalau naik harga sedikit, itu lah THR,” kata dia.(*)
