REDAKSI JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Ima Mahdiah menguliti bobroknya bantuan pendidikan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Ima pun mengaku tak heran bila belakangan ini ramai di media sosial keluhan dari mahasiswa yang bantuan KJMU-nya mendadak dicabut Heru Budi.
Masalah ini pun disebut Ima sudah tercium sejak rapat pembahasan anggaran di Komisi E DPRD DKI bersama Pemprov DKI pada akhir 2023 lalu.
Dalam rapat tersebut, Ima pun mengaku sudah menyampaikan perihal carut-marutnya pendataan para penerima KJMU dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Ia juga menyinggung soal pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI untuk bantuan pendidikan ini.
“Masalah pendataan itu masalah kedua dan masalah utama adalah ketika anggaran dipotong. Jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/3).
Kebijakan Heru Budi cs memotong anggaran KJMU ini pun sempat diprotes oleh para anggota dewan.
Sebab, hal ini bakal mempengaruhi jumlah penerima KJMU.
“Dari total 19 ribu penerima, jadi 7.900 yang dapat KJMU. Diturunkan kuotanya. Kami protes tetap saja mereka bilangnya begitu,” ujarnya.
Ima menyebut, Pemprov DKI seharusnya tidak mencabut bantuan KJMU mahasiswa.
Bantuan tersebut disebutnya harus diberikan sampai mahasiswa tersebut lulus kuliah.
“KJMU itu ibarat kuliah, anggaran awal besar, ketika di awal dia layak menerima bantuan ya harus sampai selesai,” tuturnya.
“Kalau mau pendataan ya di semester pertama, bukan di tengah jalan dipotong,” sambungnya.
Anggota Parlemen Kebon Sirih ini khawatir, kebijakan ini bisa berdampak meningkatkan angka putus sekolah.
Sebab, pasti banyak mahasiswa yang bakal mengalami kesulitan untuk membayar biaya kuliahnya. (Red)
