REDAKSI JAKARTA – Massa demo di depan DPR RI mulai memadati Jalan Gotot Subroto, Jakarta. Massa demo datang bergerombol mengenakan atribut dan membawa spanduk. Pada Selasa (19/03).
Massa aksi membawa mobil pick up yang dilengkapi podium dan speaker. Setelah diparkir, orator yang berada di atas podium memimpin massa aksi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sejumlah massa dari Satgas Aktivis Kawal Demokrasi (SAKSI) membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan massa, salah satunya bertuliskan ‘Ayo DPR RI Segera Panggil Seluruh Kapolda Sebagai Kunci Adanya Kecurangan Dalam Pemilu 2024 Secara TSM’.
“Dugaan kecurangan pemilu 2024 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sulit untuk dibantah, memang benar fakta yang terjadi seperti itu. Kecurangan pemilu ini tarjadi semakin nyata dan jelas terjadi dengan adanya bukti-bukti yang sudah tersebar masif di media sosial”, ucap Abdul Jalil Kordinator Aksi SAKSI.
Salah satu sumber masalah terjadinya kecurangan dalam pemilu ini, menurunya adalah dengan adanya dugaan mobilisasi kekuasaan dan pengerahan aparatur negara yang sangat terstruktur. Salah satunya ditemukan bukti-bukti dugaan adanya paksaan dan intimidasi oleh polisi terhadap kepala desa untuk mengerahkan warganya memilih paslon tertentu, bahkan adanya dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih, faktanya seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jelas, kondisi seperti ini membuat jumlah partisipasi pemilih cenderung cukup rendah.
“Sehingga demikian, patut kiranya Anggota DPR RI khususnya Komisi III untuk segera memanggil Kapolda-Kapolda seluruh Indonesia sebagai kunci untuk memberikan kesaksian bahwa telah terjadinya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus memanggil semua Kapolda atas kecurangan pemilu 2024 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang merusak prinsip negara hukum dan menghancurkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia karena adanya faktor cawe-cawe yang dilakukan oleh penguasa”, pungkas Abdul Jalil.
Kemudian sumber masalah lain adalah terjadinya kerusakan pemilu 2024 yang sudah direncanakan penguasa dengan pencalonan anak seorang Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dengan cara tidak beretika dan menerobos serta merusak aturan hukum dan pelaksana hukum di Mahkamah Konstitusi, dengan cara mengotak-atik aturan pasal demi pasal supaya meloloskan anaknya menjadi cawapres.
Menurut Abdul Jalil, pemilu 2024 faktanya tidak sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 tentang asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil), dan bahkan bertentangan dengan asas pemilu karena adanya pihak aparat negara yang diduga mencoba mengarahkan partisipan untuk memilih paslon tertentu.
Satgas Aktivis Kawal Demokrasi (S A K S I) yang berjuang atas nama keadilan dalam membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 menuntut dan menyatakan sikap :
1. Meminta DPR RI Khususnya Komisi III dan Mahkamah Konstitusi (MK) Panggil Kapolda Seluruh Indonesia Untuk Memberikan Kesaksian Atas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
2. Meminta Seluruh Kapolda Untuk Memberikan Kesaksiannya Atas Dugaan Pemilu Curang Dengan Adanya Upaya Mobilisasi Kekuasaan Keseluruh Jajaran Dibawahnya Termasuk Dugaan Intimidasi Terhadap ASN Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)
3. Jika Dalam Waktu 1 x 24 Jam Komisi III DPR RI Tidak Juga Memanggil Seluruh Kapolda, Maka Patut Diduga DPR RI Turut Membiarkan Kecurangan Pemilu 2024 Semakin Nyata Terjadi.
SATGAS AKTIVIS KAWAL DEMOKRASI (SAKSI) setelah menyampaikan orasi tuntutan kemudian bakar ban dan terjadi gesekan dan saling lempar botol air minum bekas dengan masa lainnya. (*)
