Redaksi Jakarta – RUU Polri (Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia) tengah menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk aktivis pemuda, mahasiswa, dan praktisi hukum.
Kritik mengemuka terkait berbagai aspek yang dianggap kontroversial dan berpotensi mencederai demokrasi serta hak asasi manusia.
Namun, mantan presidium Sentral Kajian Strategis Mahasiswa, Khairul, yang akrab disapa Hayum, memiliki pandangan berbeda. “RUU Polri adalah jawaban atas maraknya kritik terhadap kinerja Polri.
Jika RUU ini bertujuan memperkuat Polri dalam melaksanakan tugas negara, maka itu adalah hal yang baik.
Siapa bilang RUU ini mencederai demokrasi atau tidak menghargai HAM? Polri sudah menindak tegas petugas yang melanggar etik dan hukum, termasuk jenderal bintang dua,” jelas Hayum.
Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 30 ayat (4), yang mengatur batas usia pensiun Kapolri atau perwira tinggi bintang empat.
Pasal ini menyatakan bahwa batas usia pensiun dapat diperpanjang melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari DPR.
Hayum mempertanyakan kekhawatiran yang muncul, “Apakah ada yang tidak percaya pada Keppres dan pertimbangan DPR?”
Hayum menekankan pentingnya melihat RUU Polri secara menyeluruh, bukan hanya dari satu atau dua masalah saja.
“Banyak masalah yang dihadapi di berbagai aspek kehidupan. Saya rasa revisi UU Polri ini dilakukan demi kelangsungan keamanan negara yang lebih baik. Kita tidak bisa menyebut mereka gagal hanya karena beberapa masalah.”
Secara pribadi, Hayum mendukung RUU Polri dengan harapan dapat mengoptimalkan keamanan negara. “Hasil survei kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi penegak hukum yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menempatkan Kepolisian pada posisi terendah dengan 64%. Semoga dengan dilakukannya RUU ini, institusi Polri dapat memberikan hasil yang lebih baik ke depannya,” tutup Hayum.
Kritik dan dukungan terhadap RUU Polri menunjukkan betapa pentingnya dialog konstruktif untuk memastikan reformasi yang dapat memperkuat institusi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. (Red)
